Pemimpin KPK Harus Paham Politik, tapi Tak Boleh Main Politik
Pemimpin KPK Harus Paham Politik, tapi Tak Boleh Main Politik
A
A
A
JAKARTA - Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Surya Chandra menilai setiap komisioner KPK tidak boleh bermain politik.
"Komisioner KPK harus paham politik tapi tidak boleh main politik. Komisioner KPK ditawari menjadi wapres (wakil presiden) pun harus menolak selama empat tahun," kata Chandra saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Jika terpilih menjadi komisioner, Chandra menegaskan akan berupaya mencari solusi penyebab terjadinya korupsi, yakni kesenjangan ekonomi dan hukum.
Dia juga menilai KPK sah-sah saja untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, serta berdiskusi dengan Komisi III DPR.
Dia menilai koordinasi tidak akan mengganggu independensi KPK. "Soal independensi bukan dari situ lingkupnya, tetapi dari kerja KPK itu sendiri," kata dia.
PILIHAN:
Ruki Geram Dianggap Paling Getol Revisi UU KPK
"Komisioner KPK harus paham politik tapi tidak boleh main politik. Komisioner KPK ditawari menjadi wapres (wakil presiden) pun harus menolak selama empat tahun," kata Chandra saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Jika terpilih menjadi komisioner, Chandra menegaskan akan berupaya mencari solusi penyebab terjadinya korupsi, yakni kesenjangan ekonomi dan hukum.
Dia juga menilai KPK sah-sah saja untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, serta berdiskusi dengan Komisi III DPR.
Dia menilai koordinasi tidak akan mengganggu independensi KPK. "Soal independensi bukan dari situ lingkupnya, tetapi dari kerja KPK itu sendiri," kata dia.
PILIHAN:
Ruki Geram Dianggap Paling Getol Revisi UU KPK
(dam)
Explore More