Mahasiswa Tantang Jokowi Berani Nasionalisasi Freeport
Senin, 14 Desember 2015 - 13:20 WIB
Mahasiswa Tantang Jokowi Berani Nasionalisasi Freeport
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta bersikap tegas terhadap PT Freeport. Caranya dengan menghentikan perpanjangan kontrak dengan perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat itu.
Sekretaris Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Yakin Simatupang menilai, kontrak Freeport dengan Pemerintahan Indonesia sejak tahun 1967 terbukti sangat merugikan negara dan keuntungan hanya dinikmati pihak asing.
"Mendesak pemerintah untuk mengusir PT freeport dari Indonesia dan melakukan nasionalisasi aset asing di Indonesia," ujar Yakin dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Senin (14/12/2015).
Dia juga mengingatkan publik jangan terlena dengan isu dugaan pelanggaran etik dalam persoalan Freeport dalam persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Menurutnya, publik harus fokus terhadap persoalan substansi Freeport yang keberadaannya merugikan kepentingan bangsa ini.
"Pemerintah jangan sampai dikendalikan oleh kepentingan asing dan dikuasai oleh para mafia," imbuhnya.
Dia menambahkan, Pemerintahan Jokowi-JK harus menjaga kedaulatan ekonomi bangsa ini atas kepentingan bangsa asing. "PMII berkomitmen secara penuh mengawal kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia dan akan melawan segala bentuk neo imperialisme," ucapnya.
Baca: Aneh, Bos Freeport Tolak Beri Rekaman Asli ke MKD.
Sekretaris Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Yakin Simatupang menilai, kontrak Freeport dengan Pemerintahan Indonesia sejak tahun 1967 terbukti sangat merugikan negara dan keuntungan hanya dinikmati pihak asing.
"Mendesak pemerintah untuk mengusir PT freeport dari Indonesia dan melakukan nasionalisasi aset asing di Indonesia," ujar Yakin dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Senin (14/12/2015).
Dia juga mengingatkan publik jangan terlena dengan isu dugaan pelanggaran etik dalam persoalan Freeport dalam persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Menurutnya, publik harus fokus terhadap persoalan substansi Freeport yang keberadaannya merugikan kepentingan bangsa ini.
"Pemerintah jangan sampai dikendalikan oleh kepentingan asing dan dikuasai oleh para mafia," imbuhnya.
Dia menambahkan, Pemerintahan Jokowi-JK harus menjaga kedaulatan ekonomi bangsa ini atas kepentingan bangsa asing. "PMII berkomitmen secara penuh mengawal kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia dan akan melawan segala bentuk neo imperialisme," ucapnya.
Baca: Aneh, Bos Freeport Tolak Beri Rekaman Asli ke MKD.
(kur)
