Pengamat: Pansus Freeport Akan Bernasib Sama dengan Pansus Lain

JAKARTA - DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan khususnya dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan pembentukan pansus merupakan hak dan kewenangan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Kendati demikian, kata dia, tidak dipungkiri pansus adalah bagian dari upaya politik yang membuka peluang terjadi persekongkolan politik dan kekuasaan.

"Saya menduga Pansus Freeport akan bernasib sama seperti pansus yang pernah dibentuk DPR, enggak jelas ujungnya seperti DPR pernah membentuk Pansus Century, Pansus Pelindo dan pansus lainnya," ujar Pangi kepada Sindonews, Minggu (13/12/2015).

Dia mengatakan, anggota pansus adalah perpanjangan dari fraksi partai politik di DPR. Oleh karena itu, kata dia, tidak bisa dipungkiri pansus akan bekerja sesuai keinginan partai politik.

"KMP (Koalisi Merah Putih) jelas punya kepentingan bagaimana Setya Novanto tetap jadi ketua DPR. Begitu Setya Novanto mundur karena pelanggaran etika maka dimulai lah panen kekuasaan bagi KIH (Koalisi Indonesia Hebat) untuk menjadi pimpinan DPR," tutur Pangi.

Kepala Divisi Riset Politik dari IndoStrategi itu mengatakan, kemungkinan tersebut pasti akan terjadi.

Apalagi, kata dia, Undang-undang tentang MPR DPR DPD DPRD (MD3) membuka peluang tejadinya kocok ulang pemimpin DPR.

"Tidak ada jaminan KMP bisa (kembali) menjadi pemimpin DPR," kata Pangi.


PILIHAN:

Panser Badak Buatan PT Pindad Lulus Uji Tembak