Indikasi Konspirasi Jaksa Agung di Freeport Versi Fadli Zon
Senin, 07 Desember 2015 - 15:00 WIB
Indikasi Konspirasi Jaksa Agung di Freeport Versi Fadli Zon
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo bisa dikatakan melakukan konspirasi politik jika hanya menyelidiki kasus etik Ketua DPR Setya Novanto.
Padahal, dalam kisruh dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak Freeport ada dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan pemerintah.
"Apa yang dilakukan Jaksa Agung adalah langkah politik konspiratif," ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Maka itu dia meminta Komisi III DPR dan Presiden Jokowi mengoreksi kinerja HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem itu. "Jaksa Agung ini kan berasal dari partai politik tertentu sehingga langkah-langkahnya selalu politis. Presiden harus mengevaluasi Jaksa Agung model begini," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, Kejagung sebaiknya ikut mengusut dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atas pemberian izin ekspor konsentrat serta upaya negosiasi perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Kalau kita mau jujur siapa sebetulnya yang diuntungkan dan yang menguntungkan pihak Freeport. Yang berusaha terus melakukan negosiasi adalah saudara Sudirman Said. Bahkan sudah memberikan keuntungan dengan MoU yang membolehkan ekspor konsentrat dan itu pelanggaran terhadap UU Minerba," imbuhnya.
Baca: Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Langsung Temui Jokowi.
Padahal, dalam kisruh dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak Freeport ada dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan pemerintah.
"Apa yang dilakukan Jaksa Agung adalah langkah politik konspiratif," ujar Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/12/2015).
Maka itu dia meminta Komisi III DPR dan Presiden Jokowi mengoreksi kinerja HM Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem itu. "Jaksa Agung ini kan berasal dari partai politik tertentu sehingga langkah-langkahnya selalu politis. Presiden harus mengevaluasi Jaksa Agung model begini," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, Kejagung sebaiknya ikut mengusut dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atas pemberian izin ekspor konsentrat serta upaya negosiasi perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.
"Kalau kita mau jujur siapa sebetulnya yang diuntungkan dan yang menguntungkan pihak Freeport. Yang berusaha terus melakukan negosiasi adalah saudara Sudirman Said. Bahkan sudah memberikan keuntungan dengan MoU yang membolehkan ekspor konsentrat dan itu pelanggaran terhadap UU Minerba," imbuhnya.
Baca: Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Langsung Temui Jokowi.
(kur)
