Indonesia Dilanda Krisis Identitas Kebangsaan

JAKARTA - Indonesia dinilai sedang mengalami krisis identitas kebangsaan akibat prilaku korup oknum pejabat negara dan kepala daerah.

Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi keutuhan nilai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Masyarakat sekarang jadi tidak percaya diri karena begitu banyaknya terjadi korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, orang yang tidak sejahtera. Jadi, banyak orang berpikir, apa sih istimewanya jadi orang Indonesia," ungkap Pemimpin Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bachtiar Aly saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Bengkulu, Sabtu (5/12/2015).

Bachtiar mengatakan, krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Oleh karena itu, sambung dia, MPR sebagai lembaga negara yang mengawal empat pilar kebangsaan merasa perlu menumbuhkan kembali rasa percaya diri masyarakat.

Bachtiar optimistis apabila empat pilar kebangsaan diterapkan di tengah masyarakat maka rasa kebanggaan rakyat Indonesia terhadap negara akan tumbuh.

"Empat pilar ini penting untuk generasi muda karena sekarang setiap hari generasi muda kita disuguhkan hal-hal tidak terseleksi akibat kemajuan teknologi dan internet," tutur Bachtiar.

Dengan kegiatan itu, MPR berharap nilai-nilai keindonesiaan kembali tumbuh dalam diri generasi muda.

Dia optimistis krisis indentitas kebangsaan ini bisa pulih dalam lima hingga 10 tahun ke depan jika sosialisasi empat pilar kebangsaan terus berjalan.

Menurut Bachtiar, pada dasarnya masyarakat Indonesia masih memiliki nilai-nilai budaya bangsa dan rasa toleransi yang tinggi.

"Meski masih banyak korupsi, tapi mereka (generasi muda) jangan sampai pesimistis. Karena keadaan ini akan berlalu 5-10 tahun ke depan, setelah itu akan kembali baik. Kita tidak usah takut karena masih banyak orang jujur di negeri ini," tandasnya.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini melibatkan 100 mahasiswa dari lima perguruan tinggi ternama di Bengkulu.

Kegiatan ini dibuka Jumat 4 Desember 2015 malam dan berlangsung hingga Minggu 6 Desember 2015.

MPR menggunakan metode diskusi yang dirangkai dengan kegiatan outbond agar sosialisasi tidak membosankan.

Dalam kegiatan ini hadir sejumlah pembicara dari lembaga-lembaga tinggi negara. Pemateri pagi ini, di antaranya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Eni Khairani yang sudah menyampaikan materi tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga kepresidenan, dan kepala daerah.

Kemudian, Anggota Komisi V DPR Azhar Romli Sony yang menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kependudukan, hak asasi manusia (HAM) serta pertahanan dan keamanan.

Lalu, Anggota DPD Baiq Diyah Ratu Ganefi yang menyampaikan meteri tentang Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, mencakup bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan.


PILIHAN:

Sidang MKD Tak Akan Sentuh Kasus Freeport