Rapat Bamus DPR Terus Ditunda, Sidang MKD Bisa Tak Sah

JAKARTA - Pemimpin DPR kembali menunda rapat pemimpin fraksi sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai agenda DPR terancam.Salah satunya adalah keabsahan sidang terkait kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang saat ini digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon mengungkapkan, rapat pemimpin fraksi pengganti Bamus sebelumnya sudah ditunda beberapa waktu lalu. Jadwal berikutnya adalah hari ini. Namun, hari inipun rapat Bamus tersebut tetap belum dilaksanakan oleh pemimpin DPR."Kemarin itu rapat belum jadi dilaksanakan. Jadwalnya hari ini. Tapi belum juga," ujar Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Desember 2015.Nurdin mengatakan, kemungkinan besar rapat tersebut tertunda lagi lantaran pemimpin DPR tidak berada di tempat. Selain itu, dia menduga para pimpinan DPR memilih berkonsentrasi menghadapi kasus Freeport menyangkut Novanto di MKD.Nurdin menilai, keputusan pemimpin DPR tersebut sangat beresiko untuk kerja-kerja kedewanan. Pasalnya banyak agenda dan keputusan DPR di komisi-komisi harus disahkan terlebih dahulu di dalam rapat paripurna.Sementara rapat paripurna hanya bisa dilakukan bila diagendakan oleh rapat Bamus. Dia juga khawatir berjalannya sidang MKD soal kasus pancatutan nama tidak sah.Hal itu lantaran ada tiga anggota baru dari Partai Golkar yakni Kahar Muzakkir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae. Menurut Nurdin, walau sudah dilantik di MKD, ketiganya harus terlebih dahulu disahkan rapat paripurna DPR."Harusnya status mereka di-paripurna-kan dulu. Supaya disahkan," ucap Nurdin.Sehingga konsekuensinya, apabila pimpinan DPR tetap belum mau melaksanakan rapat Bamus, maka hasil sidang MKD justru bisa digugat keabsahannya."Saya tak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi di Bamus sehingga belum bisa rapat bamus sampai sekarang. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan," tandas Nurdin.Pilihan:Bantah Luhut, Menteri ESDM Lapor Jokowi Soal Skandal FreeportLuhut Bantah Jokowi Lengser jika Freeport Pensiun di Indonesia