Jokowi Pimpin Rapat Bahas Alutsista di Istana
Kamis, 03 Desember 2015 - 17:06 WIB
Jokowi Pimpin Rapat Bahas Alutsista di Istana
A
A
A
JAKARTA - Usul Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna mengenai pembelian helikopter Agusta Westland AW101 menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rapat membahas mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Dia mengatakan, untuk membangun kekuatan pertahanan harus memenuhi kebutuhan Alutsista secara terpadu, baik di Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara.
"Juga di kepolisian tentunya," tuturnya.
Jokowi mengatakan, hampir semua negara saat ini berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Begitu juga dengan Indonesia yang ingin postur pertahanannya semakin kokoh, lengkap dan modern.
"Untuk itu dalam rapat sore hari ini saya ingin memberikan empat hal, empat arahan," ungkapnya.
Pertama, pengadaan alutsista, kata dia, arus sesuai dengan kebutuhan TNI. "Yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, Renstra pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)," tuturnya.
Kedua, kata dia, proses pengadaan alutsista yang harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas maupun transparansi.
Ketiga, sambung dia, pengadaan alutsista juga harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
Kemudian yang keempat, pengadaan Alutsista juga harus memperkuat keterpaduan operasionmal antara sistem senjata antar matra. Hal demikian menurutnya sangat penting.
"Saya kira itu sebagai pengantar pembuka rapat terbatas sore ini yang ingin saya sampaikan, dan juga menekankan kembali baik yang berkaitan dengan kemarin saya membaca ada pembelian helikopter misalnya, dan juga pembelian-pembelian alat utama sistem persenjataan kita yang lain," tutur Jokowi.
PILIHAN:
RJ Lino Penuhi Panggilan Pansus Pelindo II
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rapat membahas mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Dia mengatakan, untuk membangun kekuatan pertahanan harus memenuhi kebutuhan Alutsista secara terpadu, baik di Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara.
"Juga di kepolisian tentunya," tuturnya.
Jokowi mengatakan, hampir semua negara saat ini berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Begitu juga dengan Indonesia yang ingin postur pertahanannya semakin kokoh, lengkap dan modern.
"Untuk itu dalam rapat sore hari ini saya ingin memberikan empat hal, empat arahan," ungkapnya.
Pertama, pengadaan alutsista, kata dia, arus sesuai dengan kebutuhan TNI. "Yang tercantum dalam dokumen-dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, Renstra pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)," tuturnya.
Kedua, kata dia, proses pengadaan alutsista yang harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas maupun transparansi.
Ketiga, sambung dia, pengadaan alutsista juga harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan.
Kemudian yang keempat, pengadaan Alutsista juga harus memperkuat keterpaduan operasionmal antara sistem senjata antar matra. Hal demikian menurutnya sangat penting.
"Saya kira itu sebagai pengantar pembuka rapat terbatas sore ini yang ingin saya sampaikan, dan juga menekankan kembali baik yang berkaitan dengan kemarin saya membaca ada pembelian helikopter misalnya, dan juga pembelian-pembelian alat utama sistem persenjataan kita yang lain," tutur Jokowi.
PILIHAN:
RJ Lino Penuhi Panggilan Pansus Pelindo II
(dam)
