Nama Luhut Disebut Dalam Rekaman Rencana Pembangunan PLTA di Papua

JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan muncul dalam rekaman.

Bahkan nama Luhut beberapa kali disebut dalam percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto (SN), pengusaha M Riza Chalid (MR) dan Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin (MS).

Hal tersebut seperti terungkap dalam alat bukti rekaman yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD.

Dalam rekaman yang diputar di persidangan MKD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/12/2015), nama Luhut disebut dalam rencana pembangunan PLTA di Papua.

Pembangunan PLTA itu rencananya akan didanai oleh PT Freeport Indonesia dan sebagian besar sahamnya akan dibagi kepada sejumlah petinggi negeri ini.

Tak hanya itu, nama Luhut juga disebut dalam percakapan terkait pembangunan smelter yang harus dilakukan PT Freeport.

Berikut transkrip percakapan tersebut:

MR: Jadi gini Pak. Ini bahan dari Pak Luhut dan timnya. Sudah baca?
MS: Perpres sudah baca yang percepatan pembangunan ekonomi Papua.
MR: Jadi mereka itu kan mau maju dulu dibangun di sana. Apa sudah ada konsep di sana? Dari Pak menteri
MS: Oh tidak begitu.
MR: Jadi tetap di Gresik
MS: Oh ndak, UU tidak mengatakan begitu. PP juga tidak mengatakan begitu. Jadi pemurnian harus dibangun di dalam negeri. PP-nya juga begitu, Pemurnian itu dilakukan 100 persen di dalam negeri.
Kemudian tanggal 23 Januari 2015, pas setengah bulan yang lalu, itu persyaratan untuk memperpanjang izin ekspor harus melengkapi, salah satu di antara enam itu harus menentukan eksak location. Satu lagi soal feasibilty study. Dapatlah di Gresik. Jadi tidak ada yang mengatakan harus di Papua. Setelah kita umumkan di Gresik dan kita tanda tangani 23 Januari itu baru muncul Pemda Papua yang mengatakan harus dibangun di Papua.
SN: Terus janji presiden
MS: Ya betul, kemudian presiden ke sana, janjikan oke kalau gitu dibangun. Kalau kita bangun di Papua siapa yang mau kasih. Di Gresik saja sudah 2,3 M. Kalau di Papua bisa hampir 4 M. Dari mana mau dananya. Gak mungkin bangun di Papua.
MR: Ya ya. Jadi begini Pak, soal itu saya ngomong sama Darmo. Saya bilang Darmo siap ya. Dia kan ngurusi semua. Dia akan melihatnya ini kalau perlu biayanya besar juga.
SN: Pengusaha juga
MR: Kalau ini tugasmu untuk mengamankan. Jadi saya sudah bicara, Pak Jokowi. Urusan dia saya. Dia dipakai Pak Luhut semua.
MR: Soal saham itu ada pemikiran, PLTA.
MS: PLTA? Yang mau memiliki sahamnya siapa Pak?
MR: Ada nominenya, punya Pak Luhut.
MS: Pak Luhut
MS: Yang sahamnya itu juga maunya Pak Luhut itu jaminan guarantee itu dari Freeport untuk saham itu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Freeport kepada pengusaha.
SN: Pak Luhut pernah bicara dengan Jim Bob di Amerika.
MR: Jadi kalau itu bisa diolah, ini rahasia yang tahu cuma kita berempat ya Pak. Diolah gitu…
MS: Pak itu harus ada yang perlu dihitung Pak sekarang. Waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Dari enam isu yang saya kasih Pak Ketua itu, waktunya tinggal 6 minggu dari sekarang. Kalau itu tidak keluar, katakanlah 23 Juli nanti, tanggal 1 Juli tidak ada kepastian, maka kita akan arbitrase internasional.
MR: Apa?
MS: Arbitrase internasional jalan. Tidak ada lagi itu. 1 Juli lah Pak sudah ada kepastian. Sekarang apa guaranteenya kalau permintaan itu dipenuhi, ini juga keluar. Apa garansinya kalau permintaan itu ada signal, 1 Juli sudah ada signal, apa garansinya? Ya to Pak. Apa garansinya
MS: Ini kan masih di Solo.
MR: Ya ketemunya di sinilah. Ketemu Pak Luhut, ini kan masih ada kesibukan. Habis itu baru.. Habis itu Jumat ke Pak Luhut. Harus ditugasin itu dia. Kalau bisa tuntas dan minggu depan sudah bisa settlement. Tanggal 22, seperti usul lalu, itu yang sekarang sudah kerja. Kita sudah approach beberapa kali. Benar. Kalau Freeport memiliki 15 %, kita pasti bilang.
MS: Kalau tidak salah ada feasibility study, coba ditinjau lagi. Kalau tidak salah Freeport itu off taker.
MR: Itu tadi Pak. Saran saya jangan off taker dulu. Kalau Bapak off taker dulu itu akan ada di kedua belah pihak.
MS: Dari mana…
MR: Dari third parties yang…..
MS: Bapak juga nanti baru bisa bangun kalau kita kasih purchasing guarantee lho Pak.
MR: Oh ya betul
MS: Ketergantungan bukan dari third party tapi dari kita dong.
MR: Oh iya, tapi kan kalau Bapak ikut bikin kan, Bapak ikut mengendalikan. Bapak bikin PLTA-nya, Bapak ikut mengendalikan
MS: Artinya investasinya patungan, 49, 51.
MR: Iya.
MS: Investasi patungan. Tapi off taker kita juga.
MR: Iya
MS: Kalau gitu double dong.
MR: Enggak double Pak
MS: Modal dari kita, kita juga yang off taker. Anu, kita bicara dulu di depan, supaya kita bisa mengolahnya.
MR: Pak, off taker itu hanya sugar guarantee
MS: Iya purchasing guarantee
MR: Purchasing guarantee itu tidak ada uang keluar. Hanya guarantee. Uang keluar itu hanya untuk pembangunan. Kalau itu Bapak juga harganya bisa dikontrol pada yang wajar.
SN: Harga itu sektor terbesar.
MR: Iyalah itu kira-kira. Harga perlu dikendalikan yang wajar. Atau kalau terbalik, kalau pure itu, itu kan satu deal. Misalnya Jim bilang Freeport gak usah ikut. Silakan yang lain, murni. Investor banyak yang mau, gak susah kalau Freeport. Marubeni ngotot mau masuk situ, cuma harga tinggi. Itu maksud saya Pak. Justru kita sebagai lokal, merasa nyaman kalau itu opsinya sama Freeport. Dibandingkan kalau sama orang luar. China pun ada yang mau Pak.
MS: Ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharmawangsa itu kan
MR: Iya. Itu harganya yang wajar. Bukan harga yang tidak ketinggian tidak kerendahan. Kan PTnya milik Bapak juga, 51 %. Nanti Bapak juga jangan sampai menekan ke induk usaha Freeport, pertambangan.
MS: Kuncinya kan itu lagi, surat perpanjangan itu. Tidak mungkin keluar purchasing guarantee kalau tidak. PLTA mau dibangun itu kan untuk underground mining. Underground mining baru bisa dipastikan mau dilanjutkan kalau ada perpanjangan.
MR: Betul perpanjangan. Ini komitmen itu dibutuhkan. Komitmen itu belum off take guarantee belum Pak
MS: Lho kalau komitmen, Freeport komitmen. Begitu ada perpanjangan komitmen kita akan jalankan. Saya pertaruhkan itu.
MR: Itulah Pak, yang perlu duduk itu komitmen
MS: Karena tidak mungkin itu Pak. Freeport sudah menanam 4 M dollar. Sudah yang mempersiapkan underground, untuk infrastruktur dan pesiapan operasional, meskipun tanpa kepastian. Jadi jangan ragu dengan komitmen. Terus untuk smelter Desember nanti kita taruh lagi 700 ribu dollar, itu commitment fee. Itu Desember. Tanpa ada kepastian lho Pak. Karena kita tidak tahu dianggap tidak komitmen
MR: 700 juta ya Pak?
MS: Sorry 700 juta dollar. Apalagi yang kita kurang komitmen. Tidak perlu komitmen lagi. Ini sudah komitmen. Ndak ada ndak ada
MR: Tapi kira-kira kalau konsep tadi mau ambil apa enggak?
MS: Saya nggak jamin mau apa nggak. Tapi kasihkan dulu itu Pak.
MR: Wah kalau ada 700 juta, proposal gitu gua lepas ini
SN: Artinya kalau ada opportunity…. Kan ada di Pak Luhut
MS: Signed dulu itu.
MR: Singned itu pasti itu akan segera
MS: Tapi kalau dengar penjelasan Pak Ketua tadi sayanya enggak begitu jelas. Dari Pak Jokowi ya enggak jelas
SN: Kalau Pak Jokowi itu dia, beliau sudah setuju kalau sarannya untuk di Gresik. Tapi berikutnya di Papua. Tapi ada ujungnya-ujungnya, waktu saya makan itu "Pak Ketua sudah bicara belum Pak Luhut'. Saya disuruh ngadep ke Pak Luhut, ngobrol-ngobrol. Saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat, yang terjadi antara si ESDM dengan Darmo. Kalau menurut saya, memang Pak, Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan untuk ke depan memang. Kalau dilihat dari, karena dia dengar Pak Jusuf Kalla itu kan terjadi begitu, makanya selalu menyinggung masak Jusuf Kalla terus. Kalau lihat begitu memang dia
MS: Ada ganjalan
SN: Ada ganjalan. Makanya kita harus menutupi. Gak habis-habis
MS: Mempercantik
SN: Mempercantik. Tapi kalau pengalaman kita, artinya saya dengan Pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan presiden, itu rata-rata 99% itu goal semua Pak. Ada keputusan-keputusan penting kayak Arab itu, bermain kita. Makanya saya tahu. Makanya Bung Riza begitu tahu Darmo, dimaintain, dibiayai terus itu Darmo habis-habisan supaya belok. Pinter itu.