Arahan Ical ke Fraksi Golkar Terhadap Putusan MKD
Rabu, 02 Desember 2015 - 10:06 WIB
Arahan Ical ke Fraksi Golkar Terhadap Putusan MKD
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR menyayangkan langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memilih mekanisme pengambilan suara terbanyak (voting) untuk memutuskan kelanjutan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
MKD seharusnya lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mekanisme voting dianggap semakinmemperburuk citra MKD.
"Seharusnya MKD sebagai lembaga penegak etik setiap keputusannya harus bulat tanpa voting. Ini kan bukan soal menang atau kalau, tapi soal pantas dan tidak pantas," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (2/12/2015).
Namun sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical, fraksinya di DPR menghargai dan mendukung keputusan yang diambil MKD meskipun ditempuh melalui mekanisme voting.
"Kami telah mengingatkan berkali-kali kepada anggota Golkar yang ada di MKD agar menjaga nama baik partai. Jangan Golkar terseret-seret jadi musuh bersama masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan ke MKD adanya dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Baca: Voting, Putusan MKD Lanjutkan Laporan Sudirman Said ke Persidangan.
MKD seharusnya lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mekanisme voting dianggap semakinmemperburuk citra MKD.
"Seharusnya MKD sebagai lembaga penegak etik setiap keputusannya harus bulat tanpa voting. Ini kan bukan soal menang atau kalau, tapi soal pantas dan tidak pantas," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (2/12/2015).
Namun sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical, fraksinya di DPR menghargai dan mendukung keputusan yang diambil MKD meskipun ditempuh melalui mekanisme voting.
"Kami telah mengingatkan berkali-kali kepada anggota Golkar yang ada di MKD agar menjaga nama baik partai. Jangan Golkar terseret-seret jadi musuh bersama masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan ke MKD adanya dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Baca: Voting, Putusan MKD Lanjutkan Laporan Sudirman Said ke Persidangan.
(kur)
