Soal Kasus Setya Novanto, Golkar Tak Mau Jadi Public Enemy

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar tidak setuju terhadap sikap anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang masih mempermasalahkan keabsahan alat bukti rekaman dan kedudukan hukum atau legal standing Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Adapun legal standing itu menyangkut status Sudirman sekalu pelapor kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dituduhkan terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

"Seharusnya itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Kan hal itu sudah menjadi keputusan MKD," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi, Selasa 1 Desember 2015.

Menurut Bambang, langkah anggota Fraksi Golkar di MKD tersebut jelas-jelas tidak sejalan dengan amanat fraksi.

Dia mengatakan, fraksi telah berpesan ke setiap anggotanya di MKD untuk menjaga nama baik Partai Golkar.

"Pesan kami, jaga muruah Partai Golkar agar tidak ikut terseret jadi public enemy (musuh publik). Kita sudah sampaikan ke mereka. Namun itu adalah hak anggota. Kita hanya menegaskan jangan membuat langkah-langkah yang membuat Partai Golkar jadi konyol di mata publik dan ditinggalkan konstituen," tuturnya.

Bambang menegaskan, beda pendapat antara kader Golkar di MKD dengan kebijakan fraksi bukan pencitraan. (Baca juga: Ada Permintaan Kasus Setya Novanto Ditutup)

Dia mengaku prihatin terhadap langkah anggotanya di MKD. Dia khawatir Golkar akan dijadikan musuh bersama jika terus menerus memberikan wacana yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

"Ya itulah yang membuat kader Partai Golkar lainnya prihatin. Kami khawatir kalau terus menerus begitu, Golkar bisa dijadikan public enemy," kata Soesatyo.


PILIHAN:

Alasan KPK Tangkap Dua Anggota DPRD Banten