Pansus Bisa Ungkap Semua Pihak Terlibat Kasus Freeport
Senin, 30 November 2015 - 13:45 WIB
Pansus Bisa Ungkap Semua Pihak Terlibat Kasus Freeport
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport.
Alasannya, kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport bukan sekadar pelanggaran etik.
"Dalam akademis sebaiknya kita mebentuk Pansus Freeport, itu jauh lebih terbuka. Siapa yang salah, berapa menit rekaman, pejabat yang tersohor mana yang terlibat, bisa kebuka semua," imbuh anggota MKD, Ridwan Bae di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, melalui Pansus Freeport, akan diketahui pejabat mana saja yang terlibat, dan bagaimana operasional Freeport selama puluhan tahun mengeruk kekayaan di Indonesia.
"Apa salah Pak Novanto sehingga kita tidak suka, dia etika semata. Saya tidak bermaksud bela Pak Novanto, kebetulan saja dia ketua DPR. Yang kita kejar jangan Novanto, tapi orang yang terlibat dalam Freeport, " jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika Pansus Freeport dibentuk, maka secara sendirinya para pihak yang terlibat akan diketahui kesalahannya, termasuk Setya Novanto.
"Hasil MKD yang terbaik semua kita buka, MKD hari ini lahirkan Pansus Freeport, itu semua terselesaikan termasuk Pak Novanto salah akan terbuka," tandasnya.
Baca: Sudirman Said Ungkap Aksi Pencatutan Nama Jokowi.
Alasannya, kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport bukan sekadar pelanggaran etik.
"Dalam akademis sebaiknya kita mebentuk Pansus Freeport, itu jauh lebih terbuka. Siapa yang salah, berapa menit rekaman, pejabat yang tersohor mana yang terlibat, bisa kebuka semua," imbuh anggota MKD, Ridwan Bae di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, melalui Pansus Freeport, akan diketahui pejabat mana saja yang terlibat, dan bagaimana operasional Freeport selama puluhan tahun mengeruk kekayaan di Indonesia.
"Apa salah Pak Novanto sehingga kita tidak suka, dia etika semata. Saya tidak bermaksud bela Pak Novanto, kebetulan saja dia ketua DPR. Yang kita kejar jangan Novanto, tapi orang yang terlibat dalam Freeport, " jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, jika Pansus Freeport dibentuk, maka secara sendirinya para pihak yang terlibat akan diketahui kesalahannya, termasuk Setya Novanto.
"Hasil MKD yang terbaik semua kita buka, MKD hari ini lahirkan Pansus Freeport, itu semua terselesaikan termasuk Pak Novanto salah akan terbuka," tandasnya.
Baca: Sudirman Said Ungkap Aksi Pencatutan Nama Jokowi.
(kur)
