Henry Yosodiningrat Ngotot Masuk MKD, Ini Reaksi Golkar
Kamis, 26 November 2015 - 13:00 WIB
Henry Yosodiningrat Ngotot Masuk MKD, Ini Reaksi Golkar
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun memperingatkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) agar steril dari anggota yang memiliki latar belakang persoalan etik.
Hal tersebut diungkapkan Misbakhun menyikapi anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat yang tetap bersikeras masuk dalam MKD. (Baca juga: Ditolak, Henry Yosodiningrat Bersikeras Masuk MKD)
Menurut Misbakhun, Yosodiningrat tidak bisa seenaknya melanggar apa yang telah diputuskan dalam rapat pleno MKD. Tiap-tiap anggota, kata dia, harus mematuhi peraturan yang berlaku.
"Boleh atau tidak kasus Henry, itu hak penuh MKD. Secara mekanisme internal siapa yang berhak duduk di AKD itu diatur di Tatib. Tatib itu harus kita jadikan pedoman. Kalau ada sanksi tidak boleh, ya tidak boleh," tutur Misbakhun saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2015).
Menurut dia, Fraksi Golkar tidak mau ambil pusing terkait perombakan nama anggota MKD dari fraksi partai pendukung pemerintah.
Dia menyerahkan mekanisme penggantian tersebut kepada internal MKD.
"Golkar jelas sikapnya dan kita kembalikan mekanisme penggantian anggota partai di MKD kita serahkan kepada mekanisme internal di MKD. Itu wilayah otonom dan Golkar tidak bisa ikut campur," tutur Misbakhun.
PILIHAN:
Pansel: Pemimpin KPK Tak Harus dari Jaksa
Hal tersebut diungkapkan Misbakhun menyikapi anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat yang tetap bersikeras masuk dalam MKD. (Baca juga: Ditolak, Henry Yosodiningrat Bersikeras Masuk MKD)
Menurut Misbakhun, Yosodiningrat tidak bisa seenaknya melanggar apa yang telah diputuskan dalam rapat pleno MKD. Tiap-tiap anggota, kata dia, harus mematuhi peraturan yang berlaku.
"Boleh atau tidak kasus Henry, itu hak penuh MKD. Secara mekanisme internal siapa yang berhak duduk di AKD itu diatur di Tatib. Tatib itu harus kita jadikan pedoman. Kalau ada sanksi tidak boleh, ya tidak boleh," tutur Misbakhun saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2015).
Menurut dia, Fraksi Golkar tidak mau ambil pusing terkait perombakan nama anggota MKD dari fraksi partai pendukung pemerintah.
Dia menyerahkan mekanisme penggantian tersebut kepada internal MKD.
"Golkar jelas sikapnya dan kita kembalikan mekanisme penggantian anggota partai di MKD kita serahkan kepada mekanisme internal di MKD. Itu wilayah otonom dan Golkar tidak bisa ikut campur," tutur Misbakhun.
PILIHAN:
Pansel: Pemimpin KPK Tak Harus dari Jaksa
(dam)
