Kisruh Pencatutan Nama Jokowi di Freepot Sebaiknya Diakhiri
Rabu, 25 November 2015 - 20:31 WIB
Kisruh Pencatutan Nama Jokowi di Freepot Sebaiknya Diakhiri
A
A
A
JAKARTA - Kisruh pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak Freeport diharapkan segera berakhir agar pemerintah dapat bekerja maksimal menjalankan program priorotasnya.
Koordinator Forum Kiai Muda (FKM), Ubaidillah Amin mengingatkan masyarakat sudah bosan dengan kegaduhan politik akibat isu pencatutan nama Jokowi-JK dalam perpanjangan kontrak Freeport tersebut.
"Jangan jadi pemimpin yang memiliki dua wajah, dzul wajhain. Politisi yang menipu rakyat itu tidak akan memiliki catatan sejarah yang baik. Mereka akan tenggelam, karena kerakusannya,” ujar Ubaidillah dalam siaran persnya, Rabu (25/11/2015).
Dia menambahkan, para pejabat negara termasuk menteri sebaiknya menghentikan upaya politik pencitraan berpura-pura baik dan antikorupsi. “Mereka yang berusaha menggadaikan kepentingan rakyat, sudah seharusnya kita tolak sebagai pemimpin di level apapun," serunya.
Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya bisa melihat potensi kaum profesional muda dari kalangan pesantren. “Ini penting untuk Indonesia ke depan,” tandasnya.
Kisruh pencatutan nama Jokowi-JK dalam perpanjangan kontrak Freeport dimulai ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap dan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca: Menteri ESDM Berkelit Disinggung Soal Rekaman Editan.
Koordinator Forum Kiai Muda (FKM), Ubaidillah Amin mengingatkan masyarakat sudah bosan dengan kegaduhan politik akibat isu pencatutan nama Jokowi-JK dalam perpanjangan kontrak Freeport tersebut.
"Jangan jadi pemimpin yang memiliki dua wajah, dzul wajhain. Politisi yang menipu rakyat itu tidak akan memiliki catatan sejarah yang baik. Mereka akan tenggelam, karena kerakusannya,” ujar Ubaidillah dalam siaran persnya, Rabu (25/11/2015).
Dia menambahkan, para pejabat negara termasuk menteri sebaiknya menghentikan upaya politik pencitraan berpura-pura baik dan antikorupsi. “Mereka yang berusaha menggadaikan kepentingan rakyat, sudah seharusnya kita tolak sebagai pemimpin di level apapun," serunya.
Dia menambahkan, pemerintah sebaiknya bisa melihat potensi kaum profesional muda dari kalangan pesantren. “Ini penting untuk Indonesia ke depan,” tandasnya.
Kisruh pencatutan nama Jokowi-JK dalam perpanjangan kontrak Freeport dimulai ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap dan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca: Menteri ESDM Berkelit Disinggung Soal Rekaman Editan.
(kur)
