Luhut Dituding Tambah Kegaduhan Politik di Polemik Freeport

JAKARTA - Kalangan Istana dinilai menambah kegaduhan politik menyangkut adanya dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak Freeport yang diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Eskalasi kegaduhan politik ini disinyalir dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan. Seharusnya, Luhut sebagai orang dalam Istana tidak mengeluarkan pernyataan berlawanan dengan Sudirman Said.

"Seharusnya dengan posisi dia yang bagus ke Presiden tidak membuat dia mengatakan (laporan Sudirman) itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," ujar pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, Senin (22/11/2015).

Dia mengatakan, Luhut seharusnya mendukung langkah Sudirman Said untuk mengungkap adanya dugaan mafia dalam perpanjangan kontrak Freeport. Maka itu, dirinya berharap Presiden Jokowi bisa mengontrol menterinya demi kestabilan internal kabinetnya.

"Presiden harus mampu mengendalikan Luhut. Apa motif dia? Luhut ini memperkeruh. Dia mestinya banyak menahan diri," ucapnya.

Baca: Langkah Sudirman Said ke MKD Bukan Atas Restu Jokowi.