Sambangi KPK, Eks Wakapolri Laporkan Ketua KONI
Selasa, 17 November 2015 - 14:51 WIB

Sambangi KPK, Eks Wakapolri Laporkan Ketua KONI
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan Oegroseno untuk melaporkan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman mengenai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Pra-Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Saya akan sampaikan kepada KPK terkait biaya penggunaannya. Kan masih menggunakan APBN. Kalau APBN tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya kan kasihan duit rakyat," ujar Oegroseno di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Anggaran yang dia sampaikan kepadaKPK adalah soal dana Pra-PON untuk tahun 2015.
Namun, Ketua Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) itu enggan mengungkapkan berapa dana yang diduga diselewengkan KONI
"Anggarannya biar KPK yang selidiki, saya kan enggak tahu itu. Anggarannya cukup besar kan seluruh Indonesia," ungkapnya.
Dalam hal ini, Oegroseno menilai Ketua Umum KONI Pusat bertanggung jawab atas dugaan penggunaan anggaran tersebut. "Kalau KONI yang kita laporkan ya, ketua umumnya yang bertanggung jawab," katanya.
PILIHAN:
Soal Kasus Golkar dan PPP, Menkumham: Saya Patuh Hukum!
Kedatangan Oegroseno untuk melaporkan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman mengenai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Pra-Pekan Olahraga Nasional (PON).
"Saya akan sampaikan kepada KPK terkait biaya penggunaannya. Kan masih menggunakan APBN. Kalau APBN tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya kan kasihan duit rakyat," ujar Oegroseno di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Anggaran yang dia sampaikan kepadaKPK adalah soal dana Pra-PON untuk tahun 2015.
Namun, Ketua Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) itu enggan mengungkapkan berapa dana yang diduga diselewengkan KONI
"Anggarannya biar KPK yang selidiki, saya kan enggak tahu itu. Anggarannya cukup besar kan seluruh Indonesia," ungkapnya.
Dalam hal ini, Oegroseno menilai Ketua Umum KONI Pusat bertanggung jawab atas dugaan penggunaan anggaran tersebut. "Kalau KONI yang kita laporkan ya, ketua umumnya yang bertanggung jawab," katanya.
PILIHAN:
Soal Kasus Golkar dan PPP, Menkumham: Saya Patuh Hukum!
(dam)