BNPT Buat SOP Pengawasan Wilayah Perbatasan
BNPT Buat SOP Pengawasan Wilayah Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang menyiapkan Standard Operational Procedure (SOP) pengawasan wilayah perbatasan dari ancaman terorisme.
Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholders wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan SOP tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme. Namun, pihaknya menganggap strategi pengawasan perbatasan yang ada sekarang belum menyeluruh dan lintas sektoral.
"Atas dasar itulah, kami dari BNPT membuat SOP pengawasan wilayah perbatasan untuk untuk mensinergikan seluruh stakeholders untuk bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme,” ujar Saud, Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Menurutnya, pengawasan wilayah perbatasan dari ancaman terorisme adalah salah satu bagian dari upaya BNPT dalam melakukan pencegahan terorisme. Dia berharap adanya SOP ini pencegahan terorisme di Indonesia semakin masif seperti yang telah dilakukan melalui dialog, workshop, dan pencanangan tahun damai di dunia maya.
Dia menambahkan, Indonesia pernah merasakan dampak langsung dari persoalan terorisme, karena lemahnya sistem pengawasan. Dia mengingatkan, pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja. Menurutnya, penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme juga harus diawasi.
"Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia kecolongan lagi soal terorisme ini. Semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita” jelasnya.
Baca: Menko Polhukam Sebut Ekonomi Akar Masalah Terorisme.
Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholders wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan SOP tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme. Namun, pihaknya menganggap strategi pengawasan perbatasan yang ada sekarang belum menyeluruh dan lintas sektoral.
"Atas dasar itulah, kami dari BNPT membuat SOP pengawasan wilayah perbatasan untuk untuk mensinergikan seluruh stakeholders untuk bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme,” ujar Saud, Jakarta, Rabu 11 November 2015.
Menurutnya, pengawasan wilayah perbatasan dari ancaman terorisme adalah salah satu bagian dari upaya BNPT dalam melakukan pencegahan terorisme. Dia berharap adanya SOP ini pencegahan terorisme di Indonesia semakin masif seperti yang telah dilakukan melalui dialog, workshop, dan pencanangan tahun damai di dunia maya.
Dia menambahkan, Indonesia pernah merasakan dampak langsung dari persoalan terorisme, karena lemahnya sistem pengawasan. Dia mengingatkan, pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja. Menurutnya, penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme juga harus diawasi.
"Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia kecolongan lagi soal terorisme ini. Semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita” jelasnya.
Baca: Menko Polhukam Sebut Ekonomi Akar Masalah Terorisme.
(kur)
Explore More