Rizal Ramli Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
Rabu, 11 November 2015 - 03:11 WIB
Rizal Ramli Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
A
A
A
BANDUNG - Pengajuan nama Presiden RI ke-2 Soeharto oleh LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan ormas Rumah Pergerakan Rakyat Parsindo sebagai pahlawan nasional ditanggapi dingin oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.
Sebagai salah satu penggerak mahasiswa Indonesia angkatan 77/78, pihaknya menganggap sosok Gus Dur lebih tepat jika dijadikan pahlawan nasional. Pasalnya, Gus Dur keberpihakannya pada rakyat dan menggerakkan Indonesia menjadi negara yang lebih manusiawi.
"Menurut saya beliau (Gus Dur) lebih layak jadi pahlawan nasional. Soal Soeharto yang diajukan namanya juga, saya no comment," ujarnya usai mengisi acara Diskusi Nasional Memperingati Gerakan Mahasiswa Indonesia angkatan tahun 77/78 di Hotel Grandia, Bandung, Selasa 10 November 2015.
Sementara itu, Koordinator Forum Angkatan 77/78 S Indro Tjahyono mengatakan, pihaknya menolak nama Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Pasalnya, Soeharto dinilai telah melakukan kejahatan secara massive dan kolosal.
Bahkan seharusnya, sebelum nama Soeharto diajukan jadi pahlawan. Soeharto diadili oleh lembaga nasional Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
"Sayangnya di era pemerintahan SBY, menolak dibentuknya KKR. Seharusnya pengajuan nama tersebut setelah melewati KKR. Kalau tidak ada KKR maka tidak mudah Soeharto dijadikan pahlawan nasional," bebernya.
Mengenai pengajuan Gus Dur menjadi pahlawan nasional, pihaknya sangat mendukung. Pihaknya menilai, Gus Dur tidak memiliki cacat sejarah maupun pelanggaran hukum.
Bahkan, niat Gus Dur setelah lengser dari kursi presiden untuk meminta maaf pada rakyat terhadap kesalahan-kesalahan negara yang dilakukannya menjadi poin plus.
Tak hanya itu, sosok Gus Dur juga dianggap menjadi pendobrak adanya mitos bahwa Presiden RI harus berlatar belakang militer dan otoriter. Terlebih, kata Indro, dia juga menjadi tokoh sipil yang berhasil menjadi presiden.
"Dia mendobrak dari sisi ini. Dia berhasil menyingkirkan dominasi militer dalam memerintah Indonesia," tandasnya.
PILIHAN:
PKB Minta Menag Direshuffle, PPP: Terserah Pak Presiden
Reaksi Luhut Soal Isu Broker di Pertemuan Jokowi-Obama
Sebagai salah satu penggerak mahasiswa Indonesia angkatan 77/78, pihaknya menganggap sosok Gus Dur lebih tepat jika dijadikan pahlawan nasional. Pasalnya, Gus Dur keberpihakannya pada rakyat dan menggerakkan Indonesia menjadi negara yang lebih manusiawi.
"Menurut saya beliau (Gus Dur) lebih layak jadi pahlawan nasional. Soal Soeharto yang diajukan namanya juga, saya no comment," ujarnya usai mengisi acara Diskusi Nasional Memperingati Gerakan Mahasiswa Indonesia angkatan tahun 77/78 di Hotel Grandia, Bandung, Selasa 10 November 2015.
Sementara itu, Koordinator Forum Angkatan 77/78 S Indro Tjahyono mengatakan, pihaknya menolak nama Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Pasalnya, Soeharto dinilai telah melakukan kejahatan secara massive dan kolosal.
Bahkan seharusnya, sebelum nama Soeharto diajukan jadi pahlawan. Soeharto diadili oleh lembaga nasional Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
"Sayangnya di era pemerintahan SBY, menolak dibentuknya KKR. Seharusnya pengajuan nama tersebut setelah melewati KKR. Kalau tidak ada KKR maka tidak mudah Soeharto dijadikan pahlawan nasional," bebernya.
Mengenai pengajuan Gus Dur menjadi pahlawan nasional, pihaknya sangat mendukung. Pihaknya menilai, Gus Dur tidak memiliki cacat sejarah maupun pelanggaran hukum.
Bahkan, niat Gus Dur setelah lengser dari kursi presiden untuk meminta maaf pada rakyat terhadap kesalahan-kesalahan negara yang dilakukannya menjadi poin plus.
Tak hanya itu, sosok Gus Dur juga dianggap menjadi pendobrak adanya mitos bahwa Presiden RI harus berlatar belakang militer dan otoriter. Terlebih, kata Indro, dia juga menjadi tokoh sipil yang berhasil menjadi presiden.
"Dia mendobrak dari sisi ini. Dia berhasil menyingkirkan dominasi militer dalam memerintah Indonesia," tandasnya.
PILIHAN:
PKB Minta Menag Direshuffle, PPP: Terserah Pak Presiden
Reaksi Luhut Soal Isu Broker di Pertemuan Jokowi-Obama
(kri)
