Komisi I Akan Minta Penjelasan Kemenlu Soal Jasa Broker
Senin, 09 November 2015 - 18:50 WIB
Komisi I Akan Minta Penjelasan Kemenlu Soal Jasa Broker
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR akan meminta penjelasan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait kabar penggunaan jasa broker dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.
"Nanti kan ada rapat kerja dengan Kemenlu. Yang lebih penting kan nanti kita minta penjelasan mengenai hasil-hasil pertemuan," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Untuk saat ini, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya saat ini tetap sementara berpegang pada penjelasan Menlu Retno Marsudi bahwasannya pertemuan dengan Presiden Jokowi itu memang berdasarkan komunikasi dari Kemenlu dengan kedua belah pihak.
Meski, lanjut dia, pertemuan dengan kalangan pebisnis belum dijelaskan oleh kalangan Menlu, apakah itu diatur Kemenlu dan KBRI atau memang diatur oleh pihak swasta.
"Walaupun kalau di Amerika praktik lobi itu biasa saja sebenarnya. Kalau pertemuan dengan pebisnis ya mungkin saja. Tapi kalau pertemuan dengan Obama kan penjelasan Menlu itu diatur oleh Menlu. Itu nanti hal yang akan diklarifiksai Komisi I," tandasnya.
PILIHAN:
Panitera PTUN Medan Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Fadel: Pemerintah Tak Perlu Malu Pakai Jasa Broker
"Nanti kan ada rapat kerja dengan Kemenlu. Yang lebih penting kan nanti kita minta penjelasan mengenai hasil-hasil pertemuan," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2015).
Untuk saat ini, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya saat ini tetap sementara berpegang pada penjelasan Menlu Retno Marsudi bahwasannya pertemuan dengan Presiden Jokowi itu memang berdasarkan komunikasi dari Kemenlu dengan kedua belah pihak.
Meski, lanjut dia, pertemuan dengan kalangan pebisnis belum dijelaskan oleh kalangan Menlu, apakah itu diatur Kemenlu dan KBRI atau memang diatur oleh pihak swasta.
"Walaupun kalau di Amerika praktik lobi itu biasa saja sebenarnya. Kalau pertemuan dengan pebisnis ya mungkin saja. Tapi kalau pertemuan dengan Obama kan penjelasan Menlu itu diatur oleh Menlu. Itu nanti hal yang akan diklarifiksai Komisi I," tandasnya.
PILIHAN:
Panitera PTUN Medan Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Fadel: Pemerintah Tak Perlu Malu Pakai Jasa Broker
(kri)
