PKB Minta Menag Direshuffle, PPP: Terserah Pak Presiden
Senin, 09 November 2015 - 14:05 WIB
PKB Minta Menag Direshuffle, PPP: Terserah Pak Presiden
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti dua posisi menteri dalam Kabinet Kerja, yakni Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Susana Yambise dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin.
Mengomentari hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi kendaraan politik Lukman menegaskan bahwa reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Jadi ya terserah Pak Presiden. Pak Presiden punya hak prerogatif. Itu kan pembantu Pak Presiden," kata Sekjen PPP Ahmad Dimyati Natakusumah saat berbincang dengan Sindonews, Senin (9/11/2015).
Namun begitu, dirinya mengingatkan agar semua pihak tidak mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle yang menjadi kewenangannya. Dirinya menyarankan agar mereka yang ingin adanya reshuffle untuk memberikan masukan kepada Jokowi.
"Kalau memang ada yang dievaluasi kasih input saja. Itu amanat konsititusi," tegasnya.
Sementara itu, saat disinggung pandangan dari PPP mengenai siapa menteri yang layak diganti, Dimyati enggan memberikan penilaian. "Saya rasa presiden lebih tahu. Saya tidak bisa nilai orang per orang," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menilai perlunya reshuffle terhadap dua menteri Jokowi, yakni Menteri PPA dan Menag.
Maman menilai, tugas Yohana sebagai Menteri PPA semakin tidak jelas dengan kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maman menyebut, tugas Yohana kerap diambil alih KPAI tersebut.
Selanjutnya, adalah Lukman dinilai, lembaga yang dipimpinnya gagal dalam memberi pelayanan haji. Hal tersebut terbukti dengan ketidakjelasan lembaga tersebut dalam mendata jumlah korban atas musibah dan kecelakan pelaksanaan ibadah haji.
PILIHAN:
PKB Nilai Menteri PPA dan Menag Pantas Direshuffle
KPK Periksa Penyuap Dewie Yasin Limpo
Mengomentari hal ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi kendaraan politik Lukman menegaskan bahwa reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Jadi ya terserah Pak Presiden. Pak Presiden punya hak prerogatif. Itu kan pembantu Pak Presiden," kata Sekjen PPP Ahmad Dimyati Natakusumah saat berbincang dengan Sindonews, Senin (9/11/2015).
Namun begitu, dirinya mengingatkan agar semua pihak tidak mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle yang menjadi kewenangannya. Dirinya menyarankan agar mereka yang ingin adanya reshuffle untuk memberikan masukan kepada Jokowi.
"Kalau memang ada yang dievaluasi kasih input saja. Itu amanat konsititusi," tegasnya.
Sementara itu, saat disinggung pandangan dari PPP mengenai siapa menteri yang layak diganti, Dimyati enggan memberikan penilaian. "Saya rasa presiden lebih tahu. Saya tidak bisa nilai orang per orang," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menilai perlunya reshuffle terhadap dua menteri Jokowi, yakni Menteri PPA dan Menag.
Maman menilai, tugas Yohana sebagai Menteri PPA semakin tidak jelas dengan kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maman menyebut, tugas Yohana kerap diambil alih KPAI tersebut.
Selanjutnya, adalah Lukman dinilai, lembaga yang dipimpinnya gagal dalam memberi pelayanan haji. Hal tersebut terbukti dengan ketidakjelasan lembaga tersebut dalam mendata jumlah korban atas musibah dan kecelakan pelaksanaan ibadah haji.
PILIHAN:
PKB Nilai Menteri PPA dan Menag Pantas Direshuffle
KPK Periksa Penyuap Dewie Yasin Limpo
(kri)
