Kritik APBN 2016, PKS Akan Ajukan APBN Alternatif

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pada rapat paripurna DPR, Jumat 30 Oktober 2015. Salah satu poin yang dikritik PKS adalah soal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebelumnya tercantum pada draf RUU APBN 2016.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pemberian suntikan dana bagi BUMN hendaknya disertai dengan audit yang ketat. Selama ini, lanjut Mardani, belum pernah ada audit komprehensif terhadap perusahaan-perusahaan negara yang tidak produktif.

"Niat pemberian PMN itu baik. Tapi kita seperti menggarami lautan jika itu dilakukan tanpa dibarengi audit ketat terhadap BUMN," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Karenanya, Mardani menegaskan, di tahun mendatang, PKS dan Koalisi Merah Putih (KMP) akan kembali mengampanyekan pentingnya membentuk APBN alternatif. Pasalnya, meski DPR bertugas membuat UU, usulan atau RUU APBN selalu muncul dari usulan pemerintah.

"Tahun mendatang KMP akan bermain menjadi oposisi yang lebih konstruktif dan melakukan perubahan yang struktural. Kami akan serukan APBN alternatif," pungkas Mardani.

PILIHAN:
PKS Minta Jokowi Tegur Menko Puan Soal Penanganan Asap

Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR