PKS Tidak Setuju Jokowi Berkantor di Kabupaten OKI
Kamis, 29 Oktober 2015 - 12:44 WIB
PKS Tidak Setuju Jokowi Berkantor di Kabupaten OKI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang memutuskan berkantor di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. (Baca juga: Pantau Asap, Jokowi Ngantor di Kabupaten OKI)
Menurut dia, penanganan kebakaran hutan yang berujung bencana asap dapat dilakukan dari pusat jika koordinasi antara Presiden dan jajarannya berjalan baik.
"Saya tidak setuju. Mereka punya kebijakan itu di sini. Mereka bisa koordinasi. Nah itu yang harus dilakukan. Lintas kementerian dan lembaga di pusat, dan antara pusat dan daerah, harus cepat kerja samanya," tutur Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Jazuli mengingatkan turunnya Presiden Jokowi di lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera tidak boleh dijadikan sebagai ajang pencitraan.
Dia berharap akan ada kebijakan yang dilahirkan pemerintah saat berada di lapangan.
"Melihat saja tidak cukup, kebijakannya yang penting. Dia harus melahirkan kebijakan yang nyata," kata Jazuli. (Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Alergi Pansus Asap)
PILIHAN:
KPK Periksa Teman Rio Capella
Menurut dia, penanganan kebakaran hutan yang berujung bencana asap dapat dilakukan dari pusat jika koordinasi antara Presiden dan jajarannya berjalan baik.
"Saya tidak setuju. Mereka punya kebijakan itu di sini. Mereka bisa koordinasi. Nah itu yang harus dilakukan. Lintas kementerian dan lembaga di pusat, dan antara pusat dan daerah, harus cepat kerja samanya," tutur Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Jazuli mengingatkan turunnya Presiden Jokowi di lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera tidak boleh dijadikan sebagai ajang pencitraan.
Dia berharap akan ada kebijakan yang dilahirkan pemerintah saat berada di lapangan.
"Melihat saja tidak cukup, kebijakannya yang penting. Dia harus melahirkan kebijakan yang nyata," kata Jazuli. (Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Alergi Pansus Asap)
PILIHAN:
KPK Periksa Teman Rio Capella
(dam)
