Gerindra Isyaratkan Tolak RAPBN 2016
Gerindra Isyaratkan Tolak RAPBN 2016
A
A
A
JAKARTA - Usulan Partai Bulan Bintang (PBB) agar Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 direspons oleh Wakil Ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
Menurut Fadli yang juga wakil ketua DPR ini, usulan partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu masuk akal. Bahkan, Fadli menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan Fraksi Gerindra di DPR nantinya menolak RAPBN 2016 yang diusulkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) itu.
"Mungkin Gerindra juga bisa menolak," ujar Fadli Zon kepada Sindonews di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, sikap Fraksi Gerindra itu bisa terjadi jika hal yang mengenai penyertaan modal negara (PMN) tidak direvisi pemerintah dalam RAPBN 2016 itu.
Menurut dia, suntikan dana segar untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PMN akan menjadi salah satu pokok masalah. "Harusnya PMN itu bisa dialihkan untuk dana desa maupun dana infrastruktur atau yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra meminta partai-partai yang tergabung dalam KMP di DPR menolak RAPBN 2016 yang telah diajukan Pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, RAPBN yang diusulkan pemerintah itu dianggap tidak realistis.
Sehingga, RAPBN itu dinilai perlu dikaji ulang agar dapat menjadi bagian utuh dari perbaikan ekonomi nasional secara keseluruhan. PBB juga berpendapat pemerintah perlu menghitung ulang dan menetapkan kembali asumsi dasar makro ekonomi, sektor penerimaan dan pengeluaran secara lebih realistis, jujur, cermat dan hati-hati.
PILIHAN:
Golkar Ical Akan Rangkul Kubu Agung Jika Akui Munas Bali
Elite KMP Kembali Galang Konsolidasi di Bakrie Tower
Menurut Fadli yang juga wakil ketua DPR ini, usulan partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu masuk akal. Bahkan, Fadli menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan Fraksi Gerindra di DPR nantinya menolak RAPBN 2016 yang diusulkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) itu.
"Mungkin Gerindra juga bisa menolak," ujar Fadli Zon kepada Sindonews di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, sikap Fraksi Gerindra itu bisa terjadi jika hal yang mengenai penyertaan modal negara (PMN) tidak direvisi pemerintah dalam RAPBN 2016 itu.
Menurut dia, suntikan dana segar untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PMN akan menjadi salah satu pokok masalah. "Harusnya PMN itu bisa dialihkan untuk dana desa maupun dana infrastruktur atau yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra meminta partai-partai yang tergabung dalam KMP di DPR menolak RAPBN 2016 yang telah diajukan Pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, RAPBN yang diusulkan pemerintah itu dianggap tidak realistis.
Sehingga, RAPBN itu dinilai perlu dikaji ulang agar dapat menjadi bagian utuh dari perbaikan ekonomi nasional secara keseluruhan. PBB juga berpendapat pemerintah perlu menghitung ulang dan menetapkan kembali asumsi dasar makro ekonomi, sektor penerimaan dan pengeluaran secara lebih realistis, jujur, cermat dan hati-hati.
PILIHAN:
Golkar Ical Akan Rangkul Kubu Agung Jika Akui Munas Bali
Elite KMP Kembali Galang Konsolidasi di Bakrie Tower
(kri)
Explore More