Pentingnya Diplomasi dari Unsur di Luar Pemerintah
Rabu, 28 Oktober 2015 - 03:00 WIB
Pentingnya Diplomasi dari Unsur di Luar Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu)menilai kerja diplomasi publik yang dilakukan unsur di luar pemerintah memiliki peran sangat penting dalam hubungan antar negara Indonesia dengan negara sahabat.
Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI Al Busyra Basnur menyatakan banyak negara yang fokus diplomasi publiknya mempengaruhi audien ke luar negeri, namun diplomasi di Indonesia kedalam dan keluar negeri.
"Berbagai kebijakan yang diambil harus dijelaskan kepada khalayak di dalam negeri, sekaligus juga kepada khalayak luar negeri, serta mengkomunikasikan realitas Indonesia secara utuh," ucapnya Selasa 27 Oktober 2015 saat melakukan diskusi dengan Redaksi Koran SINDO.
Menurutnya, pelaksanaan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para diplomat, para duta besar dan para pejabat pemerintahan tetapi juga masyarakat di luar pemerintah.
Masyarakat di luar pemerintah sebagai pelaku diplomasi adalah media, Multinational Corporation (MNC), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Kelompok keagamaan, Diaspora, bahkan Individu.
"Maka itu, masyarakat dan media pers harus memahami bahwa mereka adalah aktor terpenting dalam penyelenggaraan diplomasi publik indonesia, masyarakat harus diedukasi bagaimana melaksanakan peran diplomasi dengan baik agar Indonesia tetap maju dan berkembang di dunia global," ujarnya.
Dia mengatakan kehidupan manusia saat ini sudah berada dalam era digital dan perkembangan informasi teknologi (IT) begitu pesat, sehingga diplomasi melalui media sosial dikalangan masyarakat dan media sangat mudah.
Diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman dikalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.
Al Busyra mengakui, sebagai pelaku diplomasi publik hubungan luar negeri, informasi-informasi tentang potensi daerah sangat tergantung peran dari unsur di luar pemerintah untuk menyampaikannya.
Selain itu, ada forum komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
"Di dalam forum tersebut disampaikan tentang berbagai hal dalam bentuk diskusi, apa saja potensi daerah yang bisa dijual ke luar negeri," sebutnya.
Program-program kerja dari Ditjen LDP Kemenlu juga memegang prinsip dari tujuan diplomasi publik, yaitu untuk mencari teman sebanyak-banyaknya.
Beberapa program kerja tersebut diantaranya adalah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Bali Democracy Forum (BDF), dialog lintas agama, pelatihan umum, kuliah umum, dan lain sebagainya.
"Program kerja Ditjen LDP Kemenlu, 70% membutuhkan bantuan kerja sama. Baru 30% itu benar-benar mandiri," pungkasnya.
Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI Al Busyra Basnur menyatakan banyak negara yang fokus diplomasi publiknya mempengaruhi audien ke luar negeri, namun diplomasi di Indonesia kedalam dan keluar negeri.
"Berbagai kebijakan yang diambil harus dijelaskan kepada khalayak di dalam negeri, sekaligus juga kepada khalayak luar negeri, serta mengkomunikasikan realitas Indonesia secara utuh," ucapnya Selasa 27 Oktober 2015 saat melakukan diskusi dengan Redaksi Koran SINDO.
Menurutnya, pelaksanaan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para diplomat, para duta besar dan para pejabat pemerintahan tetapi juga masyarakat di luar pemerintah.
Masyarakat di luar pemerintah sebagai pelaku diplomasi adalah media, Multinational Corporation (MNC), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Kelompok keagamaan, Diaspora, bahkan Individu.
"Maka itu, masyarakat dan media pers harus memahami bahwa mereka adalah aktor terpenting dalam penyelenggaraan diplomasi publik indonesia, masyarakat harus diedukasi bagaimana melaksanakan peran diplomasi dengan baik agar Indonesia tetap maju dan berkembang di dunia global," ujarnya.
Dia mengatakan kehidupan manusia saat ini sudah berada dalam era digital dan perkembangan informasi teknologi (IT) begitu pesat, sehingga diplomasi melalui media sosial dikalangan masyarakat dan media sangat mudah.
Diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman dikalangan masyarakat negara lain, yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain.
Al Busyra mengakui, sebagai pelaku diplomasi publik hubungan luar negeri, informasi-informasi tentang potensi daerah sangat tergantung peran dari unsur di luar pemerintah untuk menyampaikannya.
Selain itu, ada forum komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
"Di dalam forum tersebut disampaikan tentang berbagai hal dalam bentuk diskusi, apa saja potensi daerah yang bisa dijual ke luar negeri," sebutnya.
Program-program kerja dari Ditjen LDP Kemenlu juga memegang prinsip dari tujuan diplomasi publik, yaitu untuk mencari teman sebanyak-banyaknya.
Beberapa program kerja tersebut diantaranya adalah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Bali Democracy Forum (BDF), dialog lintas agama, pelatihan umum, kuliah umum, dan lain sebagainya.
"Program kerja Ditjen LDP Kemenlu, 70% membutuhkan bantuan kerja sama. Baru 30% itu benar-benar mandiri," pungkasnya.
(nag)
