Proposal Proyek Dewie Limpo Seizin Fraksi Hanura & Komisi VII
A
A
A
JAKARTA - Dewie Yasin Limpo tidak mau disalahkan dalam proyek yang dikawalnya. Pengawalan proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sudah seizin Fraksi Hanura dan Komisi IV.
Dituturkan kuasa hukum Dewie Yasin Limpo, Samuel Hendrik, proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro berawal dari rapat dengar pendapat antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said dan dirjen ESDM lainnya, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adii, menyerahkan proposal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.
"Jadi RDP di Komisi VII, sepengetahuan Komisi VII ya. Jadi proposal itu diserahkan di depan rapat kepada Pak Menteri ESDM. Jadi tidak ada indikasi Bu Dewie mengawal anggaran ini sembunyi-sembunyi, tidak ada. Jadi beliau serahkan di depan rapat," ujar Samuel di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (27/10/2015).
Proposal yang diajukan oleh Irenius sudah disetujui oleh Ketua Fraksi Hanura dan Ketua Komisi VII DPR.
"RDP di Komisi VII itu dihadiri semua dirjen-dirjen ESDM, sekitar lima bulan lalu. Beliau pun menyampaikan proposal itu sudah sesuai dengan yang beliau sampaikan pada kami, sudah seijin ketua fraksi dan ketua komisi," ungkapnya.
Dituturkan kuasa hukum Dewie Yasin Limpo, Samuel Hendrik, proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro berawal dari rapat dengar pendapat antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri ESDM Sudirman Said dan dirjen ESDM lainnya, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adii, menyerahkan proposal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.
"Jadi RDP di Komisi VII, sepengetahuan Komisi VII ya. Jadi proposal itu diserahkan di depan rapat kepada Pak Menteri ESDM. Jadi tidak ada indikasi Bu Dewie mengawal anggaran ini sembunyi-sembunyi, tidak ada. Jadi beliau serahkan di depan rapat," ujar Samuel di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (27/10/2015).
Proposal yang diajukan oleh Irenius sudah disetujui oleh Ketua Fraksi Hanura dan Ketua Komisi VII DPR.
"RDP di Komisi VII itu dihadiri semua dirjen-dirjen ESDM, sekitar lima bulan lalu. Beliau pun menyampaikan proposal itu sudah sesuai dengan yang beliau sampaikan pada kami, sudah seijin ketua fraksi dan ketua komisi," ungkapnya.
(hyk)