Kabut Asap Meluas, Desakan Status Bencana Nasional Menguat
Minggu, 25 Oktober 2015 - 18:33 WIB
Kabut Asap Meluas, Desakan Status Bencana Nasional Menguat
A
A
A
JAKARTA - Kabut asap akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan terus meluas.
Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB) menyatakan asap tipis sudah memasuki langit Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. (Baca: BNPB: Jakarta, Banten, Jabar, Bali Terimbas Kabut Asap)
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan bencana asap sebagai bencana nasional.
"Desakan kami Komisi II tetap menjadikan bencana asap sekarang ini sebagai bencana nasional apapun kondisinya," ujar Lukman kepada Sindonews, Minggu (25/10/2015).
Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) Asap itu, pemerintah harus mengubah sikapnya dalam memandang bencana asap.
Apalagi, kata dia, permintaan agar musibah asap menjadi bencana nasional bukan hanya DPR melainkan sudah menjadi keinginan masyarakat luas.
Menurut dia, masyarakat Sumatera dan Kalimatan akan tersinggung jika presiden menetapkan becana asap menjadi becana nasional setelah kabut asap menyelimuti Jawa.
"Ini akan menyinggung perasaan rakyat Indonesia yang di Sumatera dan Kalimantan," ucap Lukman.
Menurut dia, pemerintah harus secara menyeluruh menangani becana asap ini. Dia mengatakan, korban asap sudah berjatuhan dan kondisi asap sudah meluas.
Sementara, sambung dia, penanganan asap oleh pemerintah sangat minim dan tidak menyentuh masyarakat secara luas dan terkesan setengah-setengah.
"Pemadaman tidak komprehensif, penanganan korban lebih tidak jelas lagi. Yang dilihat hanya di perkotaan, korban di perdesan-perdesaan lebih parah lagi kondisinya," katanya.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, bantuan masker harus sebanyak jumlah penduduk yang terkena bencana, tidak seperti sekarang yang sporadis dan tidak menyeluruh.
"Tabung oksigen terbatas, tidak ada posko-posko kesehatan. Bahkan, korban tidak dilayani dengan baik di rumah sakit-sakit kecuali bayar," tandas Lukman.
PILIHAN:
Survei CSIS: Kinerja Puan, Darmin, dan Luhut Dipertanyakan
Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB) menyatakan asap tipis sudah memasuki langit Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. (Baca: BNPB: Jakarta, Banten, Jabar, Bali Terimbas Kabut Asap)
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan bencana asap sebagai bencana nasional.
"Desakan kami Komisi II tetap menjadikan bencana asap sekarang ini sebagai bencana nasional apapun kondisinya," ujar Lukman kepada Sindonews, Minggu (25/10/2015).
Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) Asap itu, pemerintah harus mengubah sikapnya dalam memandang bencana asap.
Apalagi, kata dia, permintaan agar musibah asap menjadi bencana nasional bukan hanya DPR melainkan sudah menjadi keinginan masyarakat luas.
Menurut dia, masyarakat Sumatera dan Kalimatan akan tersinggung jika presiden menetapkan becana asap menjadi becana nasional setelah kabut asap menyelimuti Jawa.
"Ini akan menyinggung perasaan rakyat Indonesia yang di Sumatera dan Kalimantan," ucap Lukman.
Menurut dia, pemerintah harus secara menyeluruh menangani becana asap ini. Dia mengatakan, korban asap sudah berjatuhan dan kondisi asap sudah meluas.
Sementara, sambung dia, penanganan asap oleh pemerintah sangat minim dan tidak menyentuh masyarakat secara luas dan terkesan setengah-setengah.
"Pemadaman tidak komprehensif, penanganan korban lebih tidak jelas lagi. Yang dilihat hanya di perkotaan, korban di perdesan-perdesaan lebih parah lagi kondisinya," katanya.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, bantuan masker harus sebanyak jumlah penduduk yang terkena bencana, tidak seperti sekarang yang sporadis dan tidak menyeluruh.
"Tabung oksigen terbatas, tidak ada posko-posko kesehatan. Bahkan, korban tidak dilayani dengan baik di rumah sakit-sakit kecuali bayar," tandas Lukman.
PILIHAN:
Survei CSIS: Kinerja Puan, Darmin, dan Luhut Dipertanyakan
(dam)
