PAN Minta Parpol Pendukung Pemerintah Saling Menghormati
Sabtu, 24 Oktober 2015 - 02:05 WIB
PAN Minta Parpol Pendukung Pemerintah Saling Menghormati
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan kepada partai politik (parpol) lain agar sesama parpol pendukung pemerintah Jokowi-JK untuk saling menghormati.
"Pertama, PAN belum pernah menyetor nama. Kalau PAN gabung ke pemerintah itu hak PAN, itu sikap resmi internal PAN. Jadi, parpol lain saling menghormati lah," tandas Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2015.
Yandri menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga jika nanti benar terjadi reshuffle jilid II, dia meminta agar pihak manapun termasuk parpol yang ada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus menghormati hal tersebut.
"Tidak ada pihak manapun termasuk parpol menekan atau mengintervensi hak prerogatif itu," tegas sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.
Karena itu, lanjut Yandri, pihaknya sangat menyayangkan kalau ada parpol yang responsnya terlalu dini mengomentari hal yang sejatinya bukan ranah mereka dan juga bukan hak mereka. Semestinya, sesama anak bangsa dan sesama parpol bisa saling menghormati.
"PAN punya rencana sendiri, PAN juga tidak terpengaruh dengan hal lain," imbuhnya.
Yandri mengakui bahwa PAN tidak ikut memenangkan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Namun, PAN bersedia untuk bekerja sama dengan Pemerintahan Jokowi saat ini. "Makanya, PAN sekarang siap berkeringat," tegasnya.
Lebih dari itu, dia menambahkan, PAN sendiri tidak akan menuntut posisi-posisi tertentu di pemerintahan kalau tidak diajak oleh Presiden Jokowi. PAN merasa reshuffle tidak perlu dilakukan, jika Presiden Jokowi memang merasa seperti itu.
"Jadi Nasdem dan partai-partai lain dengan berpikir dengan kepala dingin dan hati yang jernih soal reshuffle, ya terserah presiden mengenai siapa yang diganti," tutupnya.
PILIHAN:
Din Syamsuddin Kritik Hari Santri Nasional
Pembelian Pesawat Tempur Sukhoi Diminta Bebas Broker
"Pertama, PAN belum pernah menyetor nama. Kalau PAN gabung ke pemerintah itu hak PAN, itu sikap resmi internal PAN. Jadi, parpol lain saling menghormati lah," tandas Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 23 Oktober 2015.
Yandri menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Sehingga jika nanti benar terjadi reshuffle jilid II, dia meminta agar pihak manapun termasuk parpol yang ada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus menghormati hal tersebut.
"Tidak ada pihak manapun termasuk parpol menekan atau mengintervensi hak prerogatif itu," tegas sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.
Karena itu, lanjut Yandri, pihaknya sangat menyayangkan kalau ada parpol yang responsnya terlalu dini mengomentari hal yang sejatinya bukan ranah mereka dan juga bukan hak mereka. Semestinya, sesama anak bangsa dan sesama parpol bisa saling menghormati.
"PAN punya rencana sendiri, PAN juga tidak terpengaruh dengan hal lain," imbuhnya.
Yandri mengakui bahwa PAN tidak ikut memenangkan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Namun, PAN bersedia untuk bekerja sama dengan Pemerintahan Jokowi saat ini. "Makanya, PAN sekarang siap berkeringat," tegasnya.
Lebih dari itu, dia menambahkan, PAN sendiri tidak akan menuntut posisi-posisi tertentu di pemerintahan kalau tidak diajak oleh Presiden Jokowi. PAN merasa reshuffle tidak perlu dilakukan, jika Presiden Jokowi memang merasa seperti itu.
"Jadi Nasdem dan partai-partai lain dengan berpikir dengan kepala dingin dan hati yang jernih soal reshuffle, ya terserah presiden mengenai siapa yang diganti," tutupnya.
PILIHAN:
Din Syamsuddin Kritik Hari Santri Nasional
Pembelian Pesawat Tempur Sukhoi Diminta Bebas Broker
(kri)
