Panglima TNI Tolak Ajakan Latihan Perang Menhan China
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak melakukan kegiatan di Laut China Selatan.
Aktivitas di Laut China Selatan dinilai Panglima justru akan meningkatkan tensi di kawasan tersebut.
Hal itu diungkapkan Gatot, menyikapi ajakan latihan perang bersama di Laut China Selatan (LCS) yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan) China Chang Wanquan dalam pertemuan informal dengan Menhan se-ASEAN di Beijing, beberapa waktu lalu.
"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah," ujar Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menyebutkan, ada dua kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Laut China Selatan.
Pertama, pemerintah Indonesia bertekad untuk mewujudkan keamanan dan stabilitasLaut China Selatan.
Kedua, pemerintah mengimbau agar semuanya menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di Laut China Selatan yang dapat meningkatkan tensi instabilitas.
"Dua kebijakan pemerintah itu harus dipatuhi oleh TNI. Artinya, TNI diajak oleh negara manapun untuk latihan di Laut China Selatan karena itu akan meningkatkan tensi instabilitas di sana sehingga sebaiknya TNI tidak melakukan itu. Oleh negara manapun juga tanpa terkecuali," ucapnya.
Mengenai anggapan bahwa latihan bersama bisa meredam ketegangan di Laut China Selatan, Gatot menandaskan apabila kebijakan Panglima TNI adalah mematuhi kebijakan pemerintah dalam bidang luar negeri.
"Saya tidak berkomentar itu. Itu adalah komentar dari Menlu. Saya patuh terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia dengan kebijakan politik luar negerinya. Itu saja sudah," ujarnya.
PILIHAN:
Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Vietnam dan Filipina
Aktivitas di Laut China Selatan dinilai Panglima justru akan meningkatkan tensi di kawasan tersebut.
Hal itu diungkapkan Gatot, menyikapi ajakan latihan perang bersama di Laut China Selatan (LCS) yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan) China Chang Wanquan dalam pertemuan informal dengan Menhan se-ASEAN di Beijing, beberapa waktu lalu.
"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah," ujar Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menyebutkan, ada dua kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Laut China Selatan.
Pertama, pemerintah Indonesia bertekad untuk mewujudkan keamanan dan stabilitasLaut China Selatan.
Kedua, pemerintah mengimbau agar semuanya menahan diri untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan di Laut China Selatan yang dapat meningkatkan tensi instabilitas.
"Dua kebijakan pemerintah itu harus dipatuhi oleh TNI. Artinya, TNI diajak oleh negara manapun untuk latihan di Laut China Selatan karena itu akan meningkatkan tensi instabilitas di sana sehingga sebaiknya TNI tidak melakukan itu. Oleh negara manapun juga tanpa terkecuali," ucapnya.
Mengenai anggapan bahwa latihan bersama bisa meredam ketegangan di Laut China Selatan, Gatot menandaskan apabila kebijakan Panglima TNI adalah mematuhi kebijakan pemerintah dalam bidang luar negeri.
"Saya tidak berkomentar itu. Itu adalah komentar dari Menlu. Saya patuh terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia dengan kebijakan politik luar negerinya. Itu saja sudah," ujarnya.
PILIHAN:
Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Vietnam dan Filipina
(dam)