Kinerja Kabinet Tak Memuaskan, Jokowi Bisa Reshuffle Jilid II

JAKARTA - Lembaga Survei Nasional Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) melansir hasil survei yang menyebutkan, sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Menurut Juru Bicara KedaiKopi, Hendri Satrio, meski ketidakpuasan masyarakat terbilang tipis yakni hanya 44,3 persen dengan yang merasa puas, hal tersebut bisa memicu sikap Presiden Jokowi untuk merombak kabinet untuk kedua kalinya.

Sebab kata Hendri, 'lakon' Jokowi yang identik dengan pemimpin rakyat akan selalu mendengarkan persepsi masyarakat untuk mengontrol kinerjanya.

"Bila melihat faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik, kelihatannya Jokowi akan mengambil langkah reshuffle jilid II," ujar Hendri saat melansir hasil survei bertajuk 'Apa Kata Rakyat 1 Tahun Jokowi-JK?' di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015).

Hendri menjelaskan, survei yang dilakukan terhadap 384 responden memang tak seluruhnya menilai kinerja Jokowi-JK tidak memuaskan. Responden, kata Hendri, masih melihat puas atas kinerja Jokowi-JK yang didapatkan dari kebijakan jaminan dan pelayanan kesehatan gratis (40,3 persen), pendidikan gratis bagi masyarakat miskin (12,5 persen) serta harga bahan pokok yang terjangkau (9,7 persen).

"Masyarakat juga merasa puas terhadap kinerja pemerintah karena dipicu tersedianya lapangan pekerjaan, adanya rasa aman, pemerintahan tidak korupsi dan lain-lain," ungkapnya.

Hendri mengatakan, reshuffle jilid kedua kemungkinan besar akan dilakukan Jokowi. Sejumlah perombakan menteri akan dilakukan terlebih dahulu melalui evaluasi kabinet guna menyasar menteri mana saja yang selama kurun waktu satu tahun tak menunjukkan kinerja secara maksimal.

Menurut dia, dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK, faktor ekonomi masih mendominasi ketidakpuasan publik. Dari survei KedaiKopi, sebagian besar yakni sebanyak 71,9 persen masyarakat merasa tidak puas dengan bidang ekonomi.

Sedangkan di bidang hukum, masyarakat yang merasa tidak puas sebesar 50,8 persen dan bidang politik 50,3 persen. "Satu bidang yang diapresiasi masyarakat adalah bidang kemaritiman 57,6 persen responden merasa puas dan hanya 33,9 persen tidak puas," pungkasnya.

Pilihan:

PBB Nilai Setahun Rezim Jokowi-JK Cuma Tebar Pesona