Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Setahun Pemerintahan Jokowi, DPR Minta Jaksa Nakal Dicopot
Setahun Pemerintahan Jokowi, DPR Minta Jaksa Nakal Dicopot
A
A
A
JAKARTA - Desakan untuk mengevaluasi internal Kejaksaan Agung (Kejagung) jelang setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Hal ini timbul lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai telah gagal dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan internal Korps Adhiyaksa tersebut.
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan, kondisi pengawasan internal kejaksaan masih memprihatinkan. Hingga kini, kata Desmond, masih banyak jaksa nakal dan praktik penilaian tidak objektif dalam mengawasi kinerja jaksa di Kejagung.
"Ini bukti pimpinan di bidang tersebut tidak becus," kata Desmond saat dihubungi wartawan, Sabtu (17/10/2015).
Karenanya, kata Desmond, pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencopot dan memberi sanksi administratif kepada pemimpin tertinggi di bidang pengawasan dan pembinaan.
"Para pimpinan yang tidak becus kerja, tidak produktif harus dicopot dan diperiksa. Patut diduga terindikasi adanya permainan dalam menjalankan tugasnya selama ini," ujar Desmond.
Hal senada juga diungkapkan mantan Komisioner Komisi Kejaksaan Kamilov Sagala. Dia mengatakan, praktik nakal oknum jaksa yang terjadi selama ini membuktikan pengawasan melekat antara pimpinan maupun bawahan di Korps Adhyaksa tidak berjalan semestinya.
"Saya katakan bidang pembinaan maupun pengawasan telah gagal menjalankan fungsinya. Pimpinan di tiap bidang tersebut harus bertanggungjawab atas kondisi yang ada saat ini," tandas Kamilov.
Kamilov menyebutkan, laporan pelecehan seksual yang dilakukan oknum jaksa terkait upaya memperingan hukuman terdakwa, adalah salah satu contoh yang kerap terjadi di lingkungan kejaksaan.
Selama aktif di Komisi Kejaksaan, Kamilov mengaku kerap menerima laporan serupa. Dia juga mendapati oknum jaksa pemeras dan pemain kasus yang tak tersentuh hukum.
"Masyarakat pun tahu praktik di bidang pengawasan. Presiden melalui Kemenpan Reformasi Birokrasi hendaknya mengaudit bidang pengawasan kejaksaan, termasuk pimpinan yang ada. Karena sudah seperti kanker 'penyakit' di pengawasan itu."
"Pembinaan kejaksaan harus direvolusi mental. Karena pimpinan di bidang itu tidak punya sense of crisis. Tidak energik dan SDM kejaksaan tidak berkembang sejauh ini," imbuhnya.
PILIHAN:
Nasdem Tuding Penetapan Tersangka Rio Capella Politis
Respons Nasdem Soal Janji Surya Paloh Bubarkan Partai
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan, kondisi pengawasan internal kejaksaan masih memprihatinkan. Hingga kini, kata Desmond, masih banyak jaksa nakal dan praktik penilaian tidak objektif dalam mengawasi kinerja jaksa di Kejagung.
"Ini bukti pimpinan di bidang tersebut tidak becus," kata Desmond saat dihubungi wartawan, Sabtu (17/10/2015).
Karenanya, kata Desmond, pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mencopot dan memberi sanksi administratif kepada pemimpin tertinggi di bidang pengawasan dan pembinaan.
"Para pimpinan yang tidak becus kerja, tidak produktif harus dicopot dan diperiksa. Patut diduga terindikasi adanya permainan dalam menjalankan tugasnya selama ini," ujar Desmond.
Hal senada juga diungkapkan mantan Komisioner Komisi Kejaksaan Kamilov Sagala. Dia mengatakan, praktik nakal oknum jaksa yang terjadi selama ini membuktikan pengawasan melekat antara pimpinan maupun bawahan di Korps Adhyaksa tidak berjalan semestinya.
"Saya katakan bidang pembinaan maupun pengawasan telah gagal menjalankan fungsinya. Pimpinan di tiap bidang tersebut harus bertanggungjawab atas kondisi yang ada saat ini," tandas Kamilov.
Kamilov menyebutkan, laporan pelecehan seksual yang dilakukan oknum jaksa terkait upaya memperingan hukuman terdakwa, adalah salah satu contoh yang kerap terjadi di lingkungan kejaksaan.
Selama aktif di Komisi Kejaksaan, Kamilov mengaku kerap menerima laporan serupa. Dia juga mendapati oknum jaksa pemeras dan pemain kasus yang tak tersentuh hukum.
"Masyarakat pun tahu praktik di bidang pengawasan. Presiden melalui Kemenpan Reformasi Birokrasi hendaknya mengaudit bidang pengawasan kejaksaan, termasuk pimpinan yang ada. Karena sudah seperti kanker 'penyakit' di pengawasan itu."
"Pembinaan kejaksaan harus direvolusi mental. Karena pimpinan di bidang itu tidak punya sense of crisis. Tidak energik dan SDM kejaksaan tidak berkembang sejauh ini," imbuhnya.
PILIHAN:
Nasdem Tuding Penetapan Tersangka Rio Capella Politis
Respons Nasdem Soal Janji Surya Paloh Bubarkan Partai
(kri)
Explore More