Tiga Aspirasi Gerakan Nasionalisasi Aset Terkait Pelindo II

JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta memberikan perhatian terhadap isu menyangkut Pelindo II yang berkaitan dengan Direktur Utama RJ Lino dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Adapun isu tersebut menyangkut perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hongkong Hutchinson Port Holdings (HPH).

Hal itu disuarakan Aliansi mahasiswa Gerakan Nasionalisasi Aset (Ganas) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Dalam siaran persnya, mereka meminta seharusnya Menteri BUMN bisa membatalkan perjanjian kerja sama JICT yang tidak pro-kepentingan nasional.

"Namun hal itu tidak dilakukan," kata Koordinator Ganas, Zamzam dalam pernyataan sikap Ganas yang diterima Sindonews, Selasa (13/10/2015).

Dalam pernyataan sikapnya Ganas menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mengimbau Presiden Jokowi untuk memberhentikan Rini Soemarno dan RJ Lino.

Kedua, Ganas meminta Presiden agar menghentikan perpanjangan JICT karena tidak prokepentingan nasional.

"Apabila terap dilanjutkan maka bisa dipastikan Trisakti omong kosong belaka," kata Zamzam.

Ketiga, Ganas mengutuk adanya upaya union busting atau pelemahan serikat pekerja dan praktik outsourcing di JICT. (Baca: KPK Diminta Bongkar Kasus Pelindo II)


PILIHAN:

DPR-Jokowi Bahas Revisi UU KPK di Istana