Rekam Jejak KPK Harus Dievaluasi

JAKARTA - Rekam jejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemimpinnya harus segera dievaluasi. Hal ini sebagai tuntutan komitmen memerangi korupsi tanpa ada intervensi politik.

Evaluasi rekam jejak bisa dimulai dengan mengurai kasus-kasus yang telah diselesaikan KPK. "Apa yang sudah diselesaikan dan berapa kerugian negara yang sudah diselamatkan?" kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat di Kampus FISIP UI Depok, Senin (12/10/2015).

Cecep memperhatikan, banyak kasus yang selama ini belum diselesaikan KPK. Dia mempertanyakan keberadaan intervensi politik dalam penyelesaian kasus-kasus yang ditangani KPK. “Apakah sejauh ini KPK ini memang murni kriminal pelanggaran korupsi, ataukah KPK bersinggungan juga dengan masalah politik,” tukasnya.

“Ini harus dilihat lebih luas. Jangan sampai ada intervensi politik atau KPK memainkan secara politik. Bisa pimpinannya, bisa kasus-kasus yang diselesaikan."

Oleh karena itu, Cecep juga meminta evaluasi rekam jejak tidak hanya dilakukan terhadap KPK semata. Namun juga reputasi pimpinan KPK.

"Lihat reputasi dari pimpinan juga selama ini. Kenapa Antashari Azhar seperti itu, BW seperti itu, Abraham seperti itu. Ini memang politisasi atau memang mereka melanggar hukum. Ini harus fair,” papar Cecep.

Karena harus diingat, kata Cecep, ketika Abraham Samad naik menjadi pucuk pimpinan KPK dia mengeluarkan janjo akan menyelesaikan kasus korupsi dalam satu tahun. "Tapi ternyata enggak selesai juga, sampai dia kena kasus juga,” ujarnya.