Demokrat Dorong Fraksi di DPR Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA - Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka guna memberi dukungan kepada KPK buat menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan sejumlah fraksi di DPR.

"Kami dari departemen hubungan KPK DPP Partai Demokrat memberi dukungan penuh pada KPK untuk menolak revisi UU KPK," ujar Ketua Departemen urusan KPK DPP Demokrat, Jemmy Setiawan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Menurut Jemmy, penolakan revisi UU KPK telah mendapat sinyal positif dari Partai Demokrat. Bahkan partai yang dipimpin mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah menggalang diskusi bersama Indonesia Coruption Watch (ICW) dan aliansi masyarakat sipil buat menolak revisi yang dinilai berpotensi melemahkan KPK itu.

"Saya sampaikan bahwa kita coba konsisten mendukung KPK, meskipun pahit getirnya pemberantasan korupsi itu dialami Partai Demokrat," tuturnya.

Saat ditanya soal langkah konkret apa yang akan diambil Demokrat buat menolak revisi UU itu, Jemmy mengklaim akan mendorong fraksinya di DPR. "Kita dorong fraksi di DPR untuk tetap dalam keputusannya menolak revisi undang-undang KPK," paparnya.

Meski bulat untuk menolak revisi UU KPK, sikap resmi partai akan disampaikan pengurus DPP Demokrat dalam waktu dekat. "Sikap resmi akan disampaikan oleh Sekjen partai, tapi ini adalah dorongan kita bersama para pengurus harian," pungkasnya.

Pilihan:

Rachmawati Bicara Soal Soekarno, PKI dan Soeharto

Rachmawati Tuding Megawati Inisiator Revisi UU KPK