Rp70 M Anggaran Pemilu Belum Ditindaklanjuti
Sabtu, 10 Oktober 2015 - 09:15 WIB
Rp70 M Anggaran Pemilu Belum Ditindaklanjuti
A
A
A
BELITUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyimpangan anggaran kepemiluan 2013-2014.
Masih ada Rp70 Miliar anggaran yang harus ditelusuri penggunaannya, yang tersebar di sejumlah wilayah. "Saya ingin ingatkan bersama, yang masih punya PR (pekerjaan rumah) menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK 2013 dan 2014, tindak lanjut kita atas rekomendasi BPK masih on procces. Kita masih punya Rp70 Miliar yang masih belum bisa kita tindaklanjuti," ujar Komisioner KPU Ida Budhiati saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU se Indonesia di Belitung, Jumat 9 Oktober 2015.
Beberapa daerah yang menurut Ida belum menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK antara lain KIP Aceh yang baru menindaklanjuti Rp114 juta dari Rp1,3 Miliar yang bermasalah, Banten baru menindaklanjuti Rp2,7 Miliar dari Rp3 Miliar yang bermasalah, Kalimantan Barat baru menindaklanjuti Rp28 juta dari Rp703 juta yang bermasalah serta Sulawesi Tenggara baru menindaklanjuti Rp84 juta dari Rp487 juta yang bermasalah.
"Sedangkan Jatim dari angkanya ratusan juta tapi tindaklanjutnya baru Rp8jutaan," jelas Ida.
Ida berharap, kesungguhan jajaran KPU daerah bisa segera menuntaskan rekomendasi BPK tersebut. Mengingat DPR sendiri baru mau membahas pengajuan anggaran KPU apabila semua rekomendasi BPK tuntas.
Ditambahkannya, desakan untuk segera menyelesaikan tindaklanjuti rekomendasi BPK itu kerap disampaikan oleh DPR setiap kali rapat dengar pendapat (RDP). Untuk itu, dia meminta kerja sama dari KPU daerah agar membantu dalam mempercepat bukti-bukti penggunaan anggaran tersebut.
"Bahkan PR ini jadi syarat untuk persetujuan anggaran KPU 2016. Jadi persetujuan DPR untuk anggaran KPU mendatang masih ditangguhkan," tuntas Ida.
PILIHAN:
Harusnya Soeharto Minta Maaf ke Soekarno
KPU Imbau Jajarannya Patuhi Rekomendasi Bawaslu
Masih ada Rp70 Miliar anggaran yang harus ditelusuri penggunaannya, yang tersebar di sejumlah wilayah. "Saya ingin ingatkan bersama, yang masih punya PR (pekerjaan rumah) menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK 2013 dan 2014, tindak lanjut kita atas rekomendasi BPK masih on procces. Kita masih punya Rp70 Miliar yang masih belum bisa kita tindaklanjuti," ujar Komisioner KPU Ida Budhiati saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU se Indonesia di Belitung, Jumat 9 Oktober 2015.
Beberapa daerah yang menurut Ida belum menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK antara lain KIP Aceh yang baru menindaklanjuti Rp114 juta dari Rp1,3 Miliar yang bermasalah, Banten baru menindaklanjuti Rp2,7 Miliar dari Rp3 Miliar yang bermasalah, Kalimantan Barat baru menindaklanjuti Rp28 juta dari Rp703 juta yang bermasalah serta Sulawesi Tenggara baru menindaklanjuti Rp84 juta dari Rp487 juta yang bermasalah.
"Sedangkan Jatim dari angkanya ratusan juta tapi tindaklanjutnya baru Rp8jutaan," jelas Ida.
Ida berharap, kesungguhan jajaran KPU daerah bisa segera menuntaskan rekomendasi BPK tersebut. Mengingat DPR sendiri baru mau membahas pengajuan anggaran KPU apabila semua rekomendasi BPK tuntas.
Ditambahkannya, desakan untuk segera menyelesaikan tindaklanjuti rekomendasi BPK itu kerap disampaikan oleh DPR setiap kali rapat dengar pendapat (RDP). Untuk itu, dia meminta kerja sama dari KPU daerah agar membantu dalam mempercepat bukti-bukti penggunaan anggaran tersebut.
"Bahkan PR ini jadi syarat untuk persetujuan anggaran KPU 2016. Jadi persetujuan DPR untuk anggaran KPU mendatang masih ditangguhkan," tuntas Ida.
PILIHAN:
Harusnya Soeharto Minta Maaf ke Soekarno
KPU Imbau Jajarannya Patuhi Rekomendasi Bawaslu
(kri)
