Syarwan Hamid: Negara Tak Perlu Minta Maaf ke Soekarno

JAKARTA - Keinginan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang meminta negara membersihkan nama kakeknya, Presiden RI pertama Soekarno dinilai tak perlu dilakukan.

Hal itu diungkapkan mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen (Purn) Syarwan Hamid menanggapi usulan Puan dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.

"Menurut saya, tidak perlu ya negara minta maaf ke Soekarno, karena memang dimana salahnya negara? ya kan," kata Syarwan kepada Sindonews, Kamis 8 Oktober 2015.

Seperti diketahui, Ahmad Basarah mengusulkan itu karena kekuasaan Presiden pertama RI, Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, lantaran dituduh telah mendukung G30S/PKI.

"Itu kan ada keputusan MPR. MPR itu kekuatan tertinggi, ya kan. Penguasa tertinggi di negeri ini waktu itu MPR, yang lain di bawah semua, presiden juga," kata Ketua Dewan Penasehat Partai Perindo ini.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, saat itu Soekarno tidak mau menyalahkan komunis. Sebab, dia berpendapat, Soekarno sama saja menggugurkan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) yang merupakan gagasannya jika saat itu menyalahkan komunis.

Padahal, menurut dia, saat itu komunis justru melakukan pemberontakan. Dia juga tidak bisa membayangkan kondisi bangsa saat ini jika seandainya saat itu komunis dibiarkan berkembang.

"Jadi ya, yang dilakukan Pak Harto itu fakta harus bertolak belakang dengan Soekarno kan," ungkap mantan Mendagri periode 1998-1999 era BJ Habibie ini.


PILIHAN:
Rachmawati: Kenapa Tak di Era Mega Tuntut Minta Maaf ke Soekarno

Mantan Kassospol ABRI Hingga Wantimpres Gabung Perindo