Jokowi Butuh KPK yang Lebih Kuat
Rabu, 07 Oktober 2015 - 14:10 WIB
Jokowi Butuh KPK yang Lebih Kuat
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
Komitmen Jokowi salah satunya memperkuat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setahu saya Presiden Jokowi sangat komitmen dengan agenda pemberantasan korupsi," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Apalagi, kata Teten, Presiden Jokowi saat ini sedang berupa menggencarkan pembangunan infrastruktur.
"Itu betul-betul butuh KPK yang kuat, yang bisa mengawasi pembangunan yang beliau ingin cepat. Biasanya pembangunan yang cepat itu kan bisa ada peluang-peluang terjadinya korupsi," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Teten, Jokowi menghendaki adanya KPK, kepolisian dan kejaksaan yang kuat.
"Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan," kata Teten.
Seperti diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan akan membahas wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan sejumlah fraksi di DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Wacana revisi juga berembus kencang di DPR. Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan revisi UU KPK masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, (Baca: Enam Fraksi Usulkan Revisi UU KPK)
Adapun fraksi-fraksi yang mengusulkan revisi masuk Prolegnas, yakni Fraksi Partai Golkar, F-PDIP, F-PKB, F-PPP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura.
PILIHAN:
Aturan Selisih Suara Picu Politik Transaksional di Pilkada
Komitmen Jokowi salah satunya memperkuat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setahu saya Presiden Jokowi sangat komitmen dengan agenda pemberantasan korupsi," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Apalagi, kata Teten, Presiden Jokowi saat ini sedang berupa menggencarkan pembangunan infrastruktur.
"Itu betul-betul butuh KPK yang kuat, yang bisa mengawasi pembangunan yang beliau ingin cepat. Biasanya pembangunan yang cepat itu kan bisa ada peluang-peluang terjadinya korupsi," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Teten, Jokowi menghendaki adanya KPK, kepolisian dan kejaksaan yang kuat.
"Komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi tidak usah diragukan," kata Teten.
Seperti diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan akan membahas wacana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan sejumlah fraksi di DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
Wacana revisi juga berembus kencang di DPR. Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan revisi UU KPK masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015, (Baca: Enam Fraksi Usulkan Revisi UU KPK)
Adapun fraksi-fraksi yang mengusulkan revisi masuk Prolegnas, yakni Fraksi Partai Golkar, F-PDIP, F-PKB, F-PPP, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura.
PILIHAN:
Aturan Selisih Suara Picu Politik Transaksional di Pilkada
(dam)
