Masinton Minta KPK Panggil RJ Lino dan Menteri BUMN
Senin, 05 Oktober 2015 - 10:07 WIB
Masinton Minta KPK Panggil RJ Lino dan Menteri BUMN
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Masinton berharap KPK segera memeriksa keduanya terkait laporanya tentang dugaan gratifikasi berupa perabotan rumah tangga dari Lino kepada Rini.
"KPK jangan berlama-lama memanggil dan memeriksa RJ Lino dan Rini Sumarno," ujar Masinton melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (5/10/2015).
Apabila KPK tidak segera melakukan pemeriksaan, Masinton mengaku khawatir RJ Lino akan berupaya menghilangkan barang bukti.
Dia menilai, pemberian Dirut Pelindo II kepada Menteri BUMN sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum tentang gratifikasi dan suap yang diatur dalam Pasal 5 junto pasal 12 UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Oleh karena itu dia meminta KPK segera mengusut kasus tersebut. "Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. KPK harus bergerak cepat tanpa ragu," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
PILIHAN:
HUT TNI, Ribuan Warga Cilegon Datangi Pantai Indah Kiat
Masinton berharap KPK segera memeriksa keduanya terkait laporanya tentang dugaan gratifikasi berupa perabotan rumah tangga dari Lino kepada Rini.
"KPK jangan berlama-lama memanggil dan memeriksa RJ Lino dan Rini Sumarno," ujar Masinton melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (5/10/2015).
Apabila KPK tidak segera melakukan pemeriksaan, Masinton mengaku khawatir RJ Lino akan berupaya menghilangkan barang bukti.
Dia menilai, pemberian Dirut Pelindo II kepada Menteri BUMN sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum tentang gratifikasi dan suap yang diatur dalam Pasal 5 junto pasal 12 UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Oleh karena itu dia meminta KPK segera mengusut kasus tersebut. "Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. KPK harus bergerak cepat tanpa ragu," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
PILIHAN:
HUT TNI, Ribuan Warga Cilegon Datangi Pantai Indah Kiat
(dam)
