Eks Kassospol ABRI: Jokowi Sering Blunder Karena Kebanyakan Janji
Eks Kassospol ABRI: Jokowi Sering Blunder Karena Kebanyakan Janji
A
A
A
JAKARTA - Mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen (Purn) Syarwan Hamid mengkritik Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Kritikan itu mulai dari kegaduhan yang terjadi di Kabinet Kerja belakangan ini, hingga pencitraan yang masih digeluti Presiden Jokowi.
"Jokowi ini dalam keadaan sulit, sering blunder karena kebanyakan janji," kata Syarwan Hamid saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Kemudian, sikap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk debat mengenai proyek listrik 35.000 megawatt (MW) ikut dikritiknya.
"Selama ini enggak ada menteri nantang Wakil Presiden berdebat," tutur mantan Menteri Dalam Negeri periode 1998-1999, era BJ Habibie ini.
Selain itu, Syarwan juga menyoroti perbedaan sikap antara JK dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap tawaran bantuan Singapura untuk mengatasi kebakaran hutan yang mengakibatkan darurat asap di Sumatera dan Kalimantan.
Diketahui, beberapa waktu lalu, JK menyatakan pemerintah Indonesia terbuka kepada Singapura jika ingin membantu memadamkan kebakaran hutan. Sementara, BNPB menolak bantuan yang ditawarkan Singapura.
Menurut Syarwan, berbagai persoalan yang ada belakangan ini dikarenakan manajemen pemerintah yang buruk. "Negara dipimpin orang seperti ini enggak bener," ucapnya.
Di samping itu, dia juga mengkritik kunjungan Presiden Jokowi beserta beberapa pembantunya ke lokasi kebakaran hutan dan lahan. "Presiden enggak perlu datang, masa semua datang, sistemnya saja," imbuhnya.
Dirinya pun menyarankan masyarakat Sumatera maupun Kalimantan untuk menuntut pemerintah karena kerugian yang ditimbulkan oleh bencana kabut asap. "Sudah, class action saja. Pemerintah kan bertanggungjawab melindungi rakyatnya," pungkasnya.
PILIHAN:
Mendagri Era Habibie Yakin Perindo Bisa Rebut Hati Masyarakat
Jokowi Minta Maaf ke PKI, Konflik Horizontal Bisa Terjadi
"Jokowi ini dalam keadaan sulit, sering blunder karena kebanyakan janji," kata Syarwan Hamid saat berkunjung ke Gedung Sindo, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Kemudian, sikap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk debat mengenai proyek listrik 35.000 megawatt (MW) ikut dikritiknya.
"Selama ini enggak ada menteri nantang Wakil Presiden berdebat," tutur mantan Menteri Dalam Negeri periode 1998-1999, era BJ Habibie ini.
Selain itu, Syarwan juga menyoroti perbedaan sikap antara JK dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap tawaran bantuan Singapura untuk mengatasi kebakaran hutan yang mengakibatkan darurat asap di Sumatera dan Kalimantan.
Diketahui, beberapa waktu lalu, JK menyatakan pemerintah Indonesia terbuka kepada Singapura jika ingin membantu memadamkan kebakaran hutan. Sementara, BNPB menolak bantuan yang ditawarkan Singapura.
Menurut Syarwan, berbagai persoalan yang ada belakangan ini dikarenakan manajemen pemerintah yang buruk. "Negara dipimpin orang seperti ini enggak bener," ucapnya.
Di samping itu, dia juga mengkritik kunjungan Presiden Jokowi beserta beberapa pembantunya ke lokasi kebakaran hutan dan lahan. "Presiden enggak perlu datang, masa semua datang, sistemnya saja," imbuhnya.
Dirinya pun menyarankan masyarakat Sumatera maupun Kalimantan untuk menuntut pemerintah karena kerugian yang ditimbulkan oleh bencana kabut asap. "Sudah, class action saja. Pemerintah kan bertanggungjawab melindungi rakyatnya," pungkasnya.
PILIHAN:
Mendagri Era Habibie Yakin Perindo Bisa Rebut Hati Masyarakat
Jokowi Minta Maaf ke PKI, Konflik Horizontal Bisa Terjadi
(kri)
Explore More