GP Ansor: Negara Tak Perlu Minta Maaf pada PKI
Rabu, 30 September 2015 - 20:28 WIB
GP Ansor: Negara Tak Perlu Minta Maaf pada PKI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Nusron Wahid menilai langkah terbaik untuk mengenang 50 tahun Peristiwa 1965 adalah dengan menjadikannya sebagai pembelajaran, saling memaafkan, dan rekonsiliasi.
"Pembelajaran pembelajaran dari peristiwa itu adalah agar jangan sampai ada pemberontakan pemerintahan yang sah karena pasti akan menimbulkan konflik horizontal dan luka berkepanjangan," kata Nusron, di Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Nusron mengungkapkan, memaafkan satu sama lain, bukan berarti melupakan. Dia menegaskan, kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, apalagi politik, jangan sampai terulang.
"Kita tidak bisa melihat kejadian masa lalu dengan kaca mata dan perspektif sosiologis hari ini. Kita butuh kearifan zaman," ujar Nusron.
Menurut Nusron, membincangkan siapa yang salah dan benar, apalagi membawa ke Mahkamah International adalah tidak memiliki kearifan zaman. Nusron mengajak, sekarang ini saatnya melihat masa depan dan menjadikan masa lalu sebagai proses pembelajaran perjalanan dan proses pematangan bangsa Indonesia.
"Saat ini toh mayoritas keluarga korban PKI yang dulu musuhan dengan NU, banyak jadi aktivis NU. Malah lebih rajin ibadah daripada yang bapaknya NU," ungkapnya.
Karena itu, Nusron berpendapat, negara tidak perlu minta maaf. Biarkan pelaku saling memaafkan secara alamiah dan hidup berdampingan.
"PKI juga harus minta maaf atas perilaku makar dan kekerasan yang dilakukan. Ini tragedi kemanusiaan," tegas Nusron.
Dia menambahkan, jangan hanya nuntut Negara minta maaf dan membawa ke Mahkamah Internasional. Orang-orang sipil ini sama-sama menjadi korban kekerasan kemanusiaan. Jadi, kata dia, jangan hanya menempatkan seakan-akan PKI menjadi korban.
"Dia juga pelaku dan korban. Sama dengan yang lain, pelaku sekaligus korban. Itu lah sejarah," tandasnya.
Lebih lanjut, Nusron justru menyoroti bahwa saat ini potensi radikalisasi tidak datang dari PKI. Tetapi justru dari konflik antar muslim di Timur Tengah. Wahabi-Syiah dan Sunni alias pertarungan segitiga.
"Justru ini yang harus diwaspadai. Juga penyakit korupsi yang akut. Komunisme itu bayang-bayang saja. Tapi tetap waspada," pungkasnya.
"Pembelajaran pembelajaran dari peristiwa itu adalah agar jangan sampai ada pemberontakan pemerintahan yang sah karena pasti akan menimbulkan konflik horizontal dan luka berkepanjangan," kata Nusron, di Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Nusron mengungkapkan, memaafkan satu sama lain, bukan berarti melupakan. Dia menegaskan, kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, apalagi politik, jangan sampai terulang.
"Kita tidak bisa melihat kejadian masa lalu dengan kaca mata dan perspektif sosiologis hari ini. Kita butuh kearifan zaman," ujar Nusron.
Menurut Nusron, membincangkan siapa yang salah dan benar, apalagi membawa ke Mahkamah International adalah tidak memiliki kearifan zaman. Nusron mengajak, sekarang ini saatnya melihat masa depan dan menjadikan masa lalu sebagai proses pembelajaran perjalanan dan proses pematangan bangsa Indonesia.
"Saat ini toh mayoritas keluarga korban PKI yang dulu musuhan dengan NU, banyak jadi aktivis NU. Malah lebih rajin ibadah daripada yang bapaknya NU," ungkapnya.
Karena itu, Nusron berpendapat, negara tidak perlu minta maaf. Biarkan pelaku saling memaafkan secara alamiah dan hidup berdampingan.
"PKI juga harus minta maaf atas perilaku makar dan kekerasan yang dilakukan. Ini tragedi kemanusiaan," tegas Nusron.
Dia menambahkan, jangan hanya nuntut Negara minta maaf dan membawa ke Mahkamah Internasional. Orang-orang sipil ini sama-sama menjadi korban kekerasan kemanusiaan. Jadi, kata dia, jangan hanya menempatkan seakan-akan PKI menjadi korban.
"Dia juga pelaku dan korban. Sama dengan yang lain, pelaku sekaligus korban. Itu lah sejarah," tandasnya.
Lebih lanjut, Nusron justru menyoroti bahwa saat ini potensi radikalisasi tidak datang dari PKI. Tetapi justru dari konflik antar muslim di Timur Tengah. Wahabi-Syiah dan Sunni alias pertarungan segitiga.
"Justru ini yang harus diwaspadai. Juga penyakit korupsi yang akut. Komunisme itu bayang-bayang saja. Tapi tetap waspada," pungkasnya.
(hyk)
