Konsep Belum Jelas, Anggaran Revolusi Mental Dipertanyakan
Rabu, 30 September 2015 - 06:07 WIB
Konsep Belum Jelas, Anggaran Revolusi Mental Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali dikritik.
Setelah ramai dikritik soal pembuatan website beberapa waktu lalu, kini lembaga tersebut kembali mendapatkan sorotan terkait penganggaran sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk di media televisi.
Berdasarkan informasi dari situs lpse.lkpp.go.id, anggaran sosialisasi tersebut sebesar Rp97,8 miliar. (Baca: Kemenko PMK Akui Anggaran Sosialisasi Revolusi Mental Mencapai Rp97,8 M)
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar mengatakan lebih baik Kemenko PMK membuat program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ketimbang membuat program yang dinilainya tidak jelas.
"Lebih baik Kemenko PMK lebih riil mengurusi bidang di bawah koordinasinya dan membangun program yang lebih implemented bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," tutur Idil kepada Sindonews, Selasa 29 September 2015 malam.
Idil menilai sampai saat ini konsep gerakan yang diperkenalkan Joko Widodo (Jokjowi) saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 itu belum jelas bagaimana implementasinya.
"Yang tak kalah pentingnya, harus sebanyak itukah dana yang dibutuhkan untuk sekadar menyosialisasikan gerakan yang belum begitu clear secara konseptual dan teknisnya," kata Idil. (Baca: Biaya Revolusi Mental Rp97,8 Miliar, CBA: Itu Uang Atau Pasir)
PILIHAN:
HUT ke-70 TNI, 155 Pesawat Akan Ujuk Kemampuan
Setelah ramai dikritik soal pembuatan website beberapa waktu lalu, kini lembaga tersebut kembali mendapatkan sorotan terkait penganggaran sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk di media televisi.
Berdasarkan informasi dari situs lpse.lkpp.go.id, anggaran sosialisasi tersebut sebesar Rp97,8 miliar. (Baca: Kemenko PMK Akui Anggaran Sosialisasi Revolusi Mental Mencapai Rp97,8 M)
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar mengatakan lebih baik Kemenko PMK membuat program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ketimbang membuat program yang dinilainya tidak jelas.
"Lebih baik Kemenko PMK lebih riil mengurusi bidang di bawah koordinasinya dan membangun program yang lebih implemented bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," tutur Idil kepada Sindonews, Selasa 29 September 2015 malam.
Idil menilai sampai saat ini konsep gerakan yang diperkenalkan Joko Widodo (Jokjowi) saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 itu belum jelas bagaimana implementasinya.
"Yang tak kalah pentingnya, harus sebanyak itukah dana yang dibutuhkan untuk sekadar menyosialisasikan gerakan yang belum begitu clear secara konseptual dan teknisnya," kata Idil. (Baca: Biaya Revolusi Mental Rp97,8 Miliar, CBA: Itu Uang Atau Pasir)
PILIHAN:
HUT ke-70 TNI, 155 Pesawat Akan Ujuk Kemampuan
(dam)
