Pemerintah Didesak Tambah Tenaga Ahli Identifikasi Korban Insiden Mina
Pemerintah Didesak Tambah Tenaga Ahli Identifikasi Korban Insiden Mina
A
A
A
JAKARTA - Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan tenaga ahli ke Arab Saudi dalam rangka mempercepat proses identifikasi para jamaah haji Indonesia korban insiden Mina.
Wakil Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam pengamatan tim pengawas DPR, tenaga ahli Indonesia bidang pengindentifikasian korban yang saat ini ada di Saudi sangat minim. Sementara, jumlah jamaah haji yang menjadi korban dari seluruh dunia mencapai 1.107 orang.
"Pengiriman tenaga ahli itu menjadi penting seiring dengan nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah. Untuk apa kita mengirim nota diplomatik untuk membuka akses dalam identifikasi kalau tenaga ahli yang bisa melakukan tugas itu kurang?" ujar Saleh melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Selasa (29/9/2015).
Sejauh ini, kata Ketua Komisi VIII DPR itu, petugas yang melakukan identifikasi masih mengandalkan aparat TNI dan petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas. Maka itu, Saleh menilai, agar proses identifikasi bisa lebih cepat, dibutuhkan tambahan tenaga ahli.
Apalagi, lanjut dia, petugas yang sekarang ada di Arab Saudi juga kemungkinan sudah terlalu lelah karena bertugas siang dan malam. Selain itu, penambahan tenaga ahli juga menjadi penting seiring dengan pernyataan menteri agama bahwa masih ada lima kontainer lagi jamaah yang belum diidentifikasi.
"Padahal, waktu terus berjalan. Dikhawatirkan, jenazah korban akan sulit diidentifikasi bila terlalu lama melakukan tindakan. Walaupun disimpan di lemari es, tetap akan ada perubahan dalam jasadnya," ungkap Saleh.
Menurutnya, hanya tenaga yang betul-betul ahli yang bisa mengerjakan tugas berat seperti itu. Apalagi, kata Saleh, petugas-petugas yang melakukan identifikasi saat ini masih memiliki tugas rutin lain dalam melayani jamaah.
"Faktanya, gelombang kedua jamaah haji reguler Indonesia baru akan bertolak ke Madinah pada tanggal 3 Oktober yang akan datang. Tentu persiapan terhadap mobilisasi jamaah menuju Madinah perlu dimatangkan. Dengan demikian, proses identifikasi korban tidak mengganggu tugas lain yang juga harus dikerjakan," tandasnya.
PILIHAN:
Agus Minta Putusan MK Soal Pemeriksaan Anggota DPR Dihormati
Selain Gatot dan Evi, KPK Juga Periksa Ketua PTUN Medan
Wakil Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam pengamatan tim pengawas DPR, tenaga ahli Indonesia bidang pengindentifikasian korban yang saat ini ada di Saudi sangat minim. Sementara, jumlah jamaah haji yang menjadi korban dari seluruh dunia mencapai 1.107 orang.
"Pengiriman tenaga ahli itu menjadi penting seiring dengan nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah. Untuk apa kita mengirim nota diplomatik untuk membuka akses dalam identifikasi kalau tenaga ahli yang bisa melakukan tugas itu kurang?" ujar Saleh melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Selasa (29/9/2015).
Sejauh ini, kata Ketua Komisi VIII DPR itu, petugas yang melakukan identifikasi masih mengandalkan aparat TNI dan petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas. Maka itu, Saleh menilai, agar proses identifikasi bisa lebih cepat, dibutuhkan tambahan tenaga ahli.
Apalagi, lanjut dia, petugas yang sekarang ada di Arab Saudi juga kemungkinan sudah terlalu lelah karena bertugas siang dan malam. Selain itu, penambahan tenaga ahli juga menjadi penting seiring dengan pernyataan menteri agama bahwa masih ada lima kontainer lagi jamaah yang belum diidentifikasi.
"Padahal, waktu terus berjalan. Dikhawatirkan, jenazah korban akan sulit diidentifikasi bila terlalu lama melakukan tindakan. Walaupun disimpan di lemari es, tetap akan ada perubahan dalam jasadnya," ungkap Saleh.
Menurutnya, hanya tenaga yang betul-betul ahli yang bisa mengerjakan tugas berat seperti itu. Apalagi, kata Saleh, petugas-petugas yang melakukan identifikasi saat ini masih memiliki tugas rutin lain dalam melayani jamaah.
"Faktanya, gelombang kedua jamaah haji reguler Indonesia baru akan bertolak ke Madinah pada tanggal 3 Oktober yang akan datang. Tentu persiapan terhadap mobilisasi jamaah menuju Madinah perlu dimatangkan. Dengan demikian, proses identifikasi korban tidak mengganggu tugas lain yang juga harus dikerjakan," tandasnya.
PILIHAN:
Agus Minta Putusan MK Soal Pemeriksaan Anggota DPR Dihormati
Selain Gatot dan Evi, KPK Juga Periksa Ketua PTUN Medan
(kri)
Explore More