Nasdem Tolak Dukung Calon Kepala Daerah Boneka
Minggu, 20 September 2015 - 22:08 WIB
Nasdem Tolak Dukung Calon Kepala Daerah Boneka
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menegaskan tidak akan mendukung calon kepala daerah
"boneka" atau sekadar mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar secara serentak pada Desember 2015.
"Kami tidak tampilkan calon boneka," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2015).
Dia menjelaskan, partainya memiliki alasan untuk tidak mengajukan calon dalam pilkada di beberapa daerah. (Baca: Rakernas Nasdem Bahas Pilkada Serentak)
Enggartiasto mengatakan, Nasdem ingin bersungguh-sungguh mendukung calon yang benar-benar berkompeten.
"Pada waktu penjaringan kami enggak melihat latar belakang tapi kami lihat kompetensi dan moralitas," katanya.
Menurut dia, Nasdem menjadikan hasil survei untuk mengukur elektabiltas dan sejauh mana pemahaman para calon dalam bidang tertentu.
"Keinginan masyarakat untuk memimpin kembali seberapa besar. Di luar itu ada sisi moralitas sehingga kasus hukum juga kami perhatikan. Itu semua akan tampak dari survei," ucap Enggartiasto.
PILIHAN:
Konflik Internal, Indikasi Pemerintahan Jokowi Semakin Rapuh
"boneka" atau sekadar mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar secara serentak pada Desember 2015.
"Kami tidak tampilkan calon boneka," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (20/9/2015).
Dia menjelaskan, partainya memiliki alasan untuk tidak mengajukan calon dalam pilkada di beberapa daerah. (Baca: Rakernas Nasdem Bahas Pilkada Serentak)
Enggartiasto mengatakan, Nasdem ingin bersungguh-sungguh mendukung calon yang benar-benar berkompeten.
"Pada waktu penjaringan kami enggak melihat latar belakang tapi kami lihat kompetensi dan moralitas," katanya.
Menurut dia, Nasdem menjadikan hasil survei untuk mengukur elektabiltas dan sejauh mana pemahaman para calon dalam bidang tertentu.
"Keinginan masyarakat untuk memimpin kembali seberapa besar. Di luar itu ada sisi moralitas sehingga kasus hukum juga kami perhatikan. Itu semua akan tampak dari survei," ucap Enggartiasto.
PILIHAN:
Konflik Internal, Indikasi Pemerintahan Jokowi Semakin Rapuh
(dam)
