Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DPR Segera Panggil Menteri Rini dan Dirut PT Pelindo
DPR Segera Panggil Menteri Rini dan Dirut PT Pelindo
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR segera menyerahkan draf usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus Pelindo II ke Badan Musyawarah (Bamus).
Ada sejumlah pihak terkait akan dimintai keterangan setelah pansus secara resmi terbentuk. Beberapa diantaranya, Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Pemanggilan Lino, Rini, dan semua pihak yang diduga terlibat. Termasuk yang ditelepon Lino," ujar anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu ketika dihubungi Sindonews, Jumat (18/9/2015).
Dia berharap pembentukan Pansus Pelindo II dapat mewujudkan tata kelola BUMN profesional yang berpihak pada kepentingan nasional, hak pekerja dan bersih dari korupsi. "BUMN milik negara bukan milik sendiri. Maka, pengelolaan milik negara harus dipertanggungjawabkan," tukasnya.
Dia menambahkan, pembentukan Pansus Pelindo II bentuk pengawasan DPR kepada pemerintah atas permintaan rakyat. "Ya yang dipesan oleh rakyat pada wakil rakyat saat pemiliu. Agar kami menjalankan fungsi pengawasan," tandasnya.
Baca: Kasus Pelindo II, Bareskrim Sudah Periksa 20 Saksi.
Ada sejumlah pihak terkait akan dimintai keterangan setelah pansus secara resmi terbentuk. Beberapa diantaranya, Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Pemanggilan Lino, Rini, dan semua pihak yang diduga terlibat. Termasuk yang ditelepon Lino," ujar anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu ketika dihubungi Sindonews, Jumat (18/9/2015).
Dia berharap pembentukan Pansus Pelindo II dapat mewujudkan tata kelola BUMN profesional yang berpihak pada kepentingan nasional, hak pekerja dan bersih dari korupsi. "BUMN milik negara bukan milik sendiri. Maka, pengelolaan milik negara harus dipertanggungjawabkan," tukasnya.
Dia menambahkan, pembentukan Pansus Pelindo II bentuk pengawasan DPR kepada pemerintah atas permintaan rakyat. "Ya yang dipesan oleh rakyat pada wakil rakyat saat pemiliu. Agar kami menjalankan fungsi pengawasan," tandasnya.
Baca: Kasus Pelindo II, Bareskrim Sudah Periksa 20 Saksi.
(kur)
Explore More