DPR Kritik Rencana Anggaran Pemerintah Tidak Sigap

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, anggaran yang direncanakan oleh pemerintah untuk tunjangan anggota dewan masih sangat kurang.

Pasalnya menurut dia, sebagai pengawas pemerintah, DPR seharusnya diberikan kebebasan dalam menentukan anggaran termasuk tunjangan.

"Lagi-lagi dari perencanaan (anggaran) eksekutif, menurut saya sangat kurang itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

"Karena enggak ada kebebasan, kalau ada kebebasan tentu ada pengawasan lebih ekstensif, dari pada pemerintah. Kebakaran hutan terjadi bagaimana bisa. Kita pergi kesan enggak ada anggaran, presiden enak punya pesawat sendiri," imbuhnya.

Anggota DPR kata Fahri, dipilih langsung oleh rakyat maka seharusnya anggota dewan diberikan kebebasan sektor, kebebasan finansial, dalam rangka mengawasi pemerintah supaya lebih efektif.

Politikus Partai Keadlian Sejahtera (PKS) itu meminta Menteri Keuangan (Menkeu) tidak membatasi anggaran untuk lembaga legislatif itu. Menurutnya, kewenangan pemerintah terlalu besar dalam membatasi anggaran Anggota DPR, termasuk tunjangan.

"Jangan di balik, tekan DPR, tekan DPR, soal eksekutifnya yang belanja 99,99 persen itu merajalela, enggak ada yang mengawasi," ungkapnya.

"Harusnya Menteri Keuangan sadar memberikan kebebasan kalau ini tuntutan demokrasi. Enggak mungkin DPR ngawasin pemerintah, tetapi anggaran mereka yang menentukan," imbuh Fahri.

Pilihan:

Pendapat Ruhut Sitompul Terkait Kenaikan Tunjangan DPR