Soal Tunjangan, Fahri Minta Bandingkan DPR dan Pemerintah
Rabu, 16 September 2015 - 15:14 WIB
Soal Tunjangan, Fahri Minta Bandingkan DPR dan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kinerja anggota DPR dianggap tidak seimbang dengan tunjangannya yang diwacanakan akan naik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan kinerja DPR yang mana yang kurang. Pasalnya, saat ini DPR telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.
"Kinerja yang mana, yang ada kinerja kita tidak diapresiasi, UU Desa dikerjakan oleh DPR, sekarang mendorong otonomi belanja di daerah tapi enggak pernah diapresiasi, yang membuat UU bukan cuma DPR, tapi disatuin saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar masyarakat tidak hanya menyalahkan DPR tapi juga menelusuri seperti anggaran di pemerintah. Menurutnya, saat ini institusi pemerintah belum ada yang setransparan DPR dalam menerangkan anggaran yang digunakan.
"Kaya KUHAP mandeknya bukan di DPR, taroh tarik taroh tarik jangan DPR terus yang dimaki-maki. Yang dimaki eksekutif dong, yang mereka punya kewenangan besar dalam legislasi, jangan dibalik, sorot sono, mungkin kebebasan pers di DPR hebat ya, kalau dieksekutif mana ada yang terbuka," ucap Fahri.
Dia mencontohkan, salah satunya terkait anggaran eksekutif yakni Kementerian Agama (Kemenag) yang salah satu programnya adalah tabungan haji sebesar Rp70 triliun. "Yang dipakai cuma Rp8 triliun, sekitar Rp60 triliun lebih ada dimana. Bansos Menteri Agama Rp2,5 triliun."
"Sudah hampir 50% anggaran DPR, bansos doang, belum kementrian lain, KPK yang penyidiknya cuma 5 hampir Rp1 triliun. DPR 560 orang tambah DPD 130 orang yang milih rakyat, dapat kewenangan besar karena kewenangan rakyat," tandas Fahri.
PILIHAN:
Jenderal Sutanto Datangi KPK, Ada Apa?
Kerja di Kantor Notaris, Antasari Dikawal Petugas Lapas
"Kinerja yang mana, yang ada kinerja kita tidak diapresiasi, UU Desa dikerjakan oleh DPR, sekarang mendorong otonomi belanja di daerah tapi enggak pernah diapresiasi, yang membuat UU bukan cuma DPR, tapi disatuin saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar masyarakat tidak hanya menyalahkan DPR tapi juga menelusuri seperti anggaran di pemerintah. Menurutnya, saat ini institusi pemerintah belum ada yang setransparan DPR dalam menerangkan anggaran yang digunakan.
"Kaya KUHAP mandeknya bukan di DPR, taroh tarik taroh tarik jangan DPR terus yang dimaki-maki. Yang dimaki eksekutif dong, yang mereka punya kewenangan besar dalam legislasi, jangan dibalik, sorot sono, mungkin kebebasan pers di DPR hebat ya, kalau dieksekutif mana ada yang terbuka," ucap Fahri.
Dia mencontohkan, salah satunya terkait anggaran eksekutif yakni Kementerian Agama (Kemenag) yang salah satu programnya adalah tabungan haji sebesar Rp70 triliun. "Yang dipakai cuma Rp8 triliun, sekitar Rp60 triliun lebih ada dimana. Bansos Menteri Agama Rp2,5 triliun."
"Sudah hampir 50% anggaran DPR, bansos doang, belum kementrian lain, KPK yang penyidiknya cuma 5 hampir Rp1 triliun. DPR 560 orang tambah DPD 130 orang yang milih rakyat, dapat kewenangan besar karena kewenangan rakyat," tandas Fahri.
PILIHAN:
Jenderal Sutanto Datangi KPK, Ada Apa?
Kerja di Kantor Notaris, Antasari Dikawal Petugas Lapas
(kri)
