Hanura: Banyak Tunjangan Pejabat Negara Jauh Lebih Besar dari DPR

JAKARTA - Parlemen kembali berpolemik. Isu penambahan tunjangan bagi Anggota DPR berhembus di tengah kondisi ekonomi yang kian memburuk.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Miryam S Haryani membantah, DPR telah mengajukan draf anggaran tunjangan kinerja para wakil rakyat sebesar Rp1,1 triliun kepada Pemerintah. Dia menduga isu tersebut sengaja dibuat-buat.

"Saya sudah konfirmasi kepada Sekretariat BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), tidak ada nomenklatur baru dalam pembahasan tunjangan kinerja yang diperoleh Anggota DPR," kata Miryam saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Diakui Miryam, dirinya memang menerima sejumlah tunjangan tiap bulan. Namun demikian, jika anggaran tunjangan yang diterima seluruh Anggota DPR disatukan, angkanya sangat jauh dari Rp1,1 triliun.

"Jumlahnya sangat jauh dari yang ramai dibicarakan publik," ucap legislator dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.

Menurut Miryam, berapapun nominal yang diterima seseorang, akan layak diberikan jika sesuai dengan kinerja. Dia pun mengkritik kalangan pejabat negara yang menerima tunjangan lebih besar daripada yang diterima Anggota DPR.

"Mereka luput dari pengawasan publik," tegas Miryam.