Ahok Sebut Masih Ada 2.000 Mafia Rusunawa

JAKARTA - Mafia yang memperjualbelikan rumah susun sewa (rusunawa) masih berkeliaran.

Meski sudah ada pemberlakuan kartu tanda penduduk (KTP) penghuni rusunawa yang terintegrasi dengan Bank DKI, mereka masih memiliki celah untuk beraksi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan, sejak awal tahun ini pihaknya masih menemukan 2.000 mafia rusunawa.

Dia mengaku kecewa terhadap Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta yang belum dapat menyelesaikan pergantian KTP penghuni rusunawa yang terintegrasi dengan Bank DKI sesuai tempat tinggalnya di rusunawa tersebut. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, KTP yang terintegrasi dengan Bank DKI dapat meminimalisasi mafia yang memperjualbelikan unit rusunawa.

”Penghuni rusunawa yang mau bayar sewa harus dengan Bank DKI sehingga langsung tercantum alamat rusun. Malah KTP tidak diganti, tapi banknya dibikinin. Makanyasaya teken kemarin, saya tidak mau tahu siapa pun yang punya rekening bank kalau alamatnya enggak sesuai rusun diusir,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Suami Veronica Tan itu mengakui kebijakan pergantian KTP bukan hanya kewenangan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, melainkan Bank DKI dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. ”Kalau semua main KTP diatur Rp5 juta, berarti semua Rp10 miliar. Ya enggak heran bisa nyogok ke mana-mana,” tandasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengakui pergantian KTP penghuni rusunawa yang terintegrasi dengan Bank DKI belum rampung. Dia seringkali menemukan masyarakat yang sembunyi dan enggan mendatangi pelayanan.

Ika menyebutkan, sejak pergantian KTP diberlakukan awal Januari lalu sudah mencapai 97% dari total penghuni sebanyak 14.000 keluarga. ”Sisanya tinggal 3%,” tuturnya.

Bima setiyadi