Geoekonomi dan Konektivitas Laut
Selasa, 15 September 2015 - 10:29 WIB
Geoekonomi dan Konektivitas Laut
A
A
A
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak keunggulan dan kelemahan. Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan negara kontinen lainnya.
Dalam hal ini, para ahli sepakat, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah masalah konektivitas nasional yang penanganannya memerlukan pendekatan khusus. Presiden Jokowi kemudian menggagas ide pembangunan Tol Laut yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan menurunkan disparitas harga logistik antara pusat dengan daerah di pulaupulau terluar di Indonesia.
Ini dipersepsikan sebagai upaya membangun fondasi perekonomian berbasis kemaritiman nasional yang kuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kembali kepada fitrah Indonesia sebagai negara maritim. Kondisi konektivitas laut nasional berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2014 menunjukkan peringkat konektivitas Indonesia pada angka 77.
Angka tersebut masih kalah dengan indeks konektivitas Malaysia dan Thailand. Selain itu, Sea Transport Connectivity Index menunjukkan Indonesia masih memiliki kesenjangan konektivitas logistik yang cukup tinggi di beberapa daerah. Kesenjangan sangat terlihat di kawasan Indonesia Timur.
Dengan demikian, fokus pembangunan dan pengembangan konektivitas laut nasional menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut. Pertama, menciptakan sistem transportasi terintegrasi sebagai gabungan infrastruktur darat dan laut terpadu.
Kedua, menyusun strategi pembangunan konektivitas laut yang inklusif. Selain dukungan dari aparat pemerintah, APBN, dan investasi BUMN, pemerintah juga memerlukan peran strategis dari swasta-korporasi untuk menggerakkan kehidupan laut dan membangun konektivitas antarwilayah yang kuat. Ketiga, menerapkan konsep Indonesian Incorporated.
Konsep ini dipersepsikan sebagai strategi kebijakan memiliki interdependensi antarkementerian yang kuat dalam memahami dan mengelola potensi aset nasional. Walaupun kini kita memiliki Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, sering tidak dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM.
Dari sisi regulasi dan hukum tidak sedikit peraturan masih tumpang tindih. Ini akan mengganggu fokus kebijakan pemerintah yang berujung pada pengelolaan dan pemanfaatan aset nasional tidak optimal. Uraian singkat di atas menunjukkan pembangunan fondasi perekonomian selayaknya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan potensi nasional yang dimiliki.
Dengan begitu, urgensi memperkokoh konektivitas laut menjadi kunci utama bagi Indonesia sebagai bangsa maritim dalam strategi geoekonomi nasional meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasional.
MOCHAMMAD IQBAL TAWAKAL
Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
Dalam hal ini, para ahli sepakat, salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah masalah konektivitas nasional yang penanganannya memerlukan pendekatan khusus. Presiden Jokowi kemudian menggagas ide pembangunan Tol Laut yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan menurunkan disparitas harga logistik antara pusat dengan daerah di pulaupulau terluar di Indonesia.
Ini dipersepsikan sebagai upaya membangun fondasi perekonomian berbasis kemaritiman nasional yang kuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kembali kepada fitrah Indonesia sebagai negara maritim. Kondisi konektivitas laut nasional berdasarkan Global Competitiveness Index tahun 2014 menunjukkan peringkat konektivitas Indonesia pada angka 77.
Angka tersebut masih kalah dengan indeks konektivitas Malaysia dan Thailand. Selain itu, Sea Transport Connectivity Index menunjukkan Indonesia masih memiliki kesenjangan konektivitas logistik yang cukup tinggi di beberapa daerah. Kesenjangan sangat terlihat di kawasan Indonesia Timur.
Dengan demikian, fokus pembangunan dan pengembangan konektivitas laut nasional menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut. Pertama, menciptakan sistem transportasi terintegrasi sebagai gabungan infrastruktur darat dan laut terpadu.
Kedua, menyusun strategi pembangunan konektivitas laut yang inklusif. Selain dukungan dari aparat pemerintah, APBN, dan investasi BUMN, pemerintah juga memerlukan peran strategis dari swasta-korporasi untuk menggerakkan kehidupan laut dan membangun konektivitas antarwilayah yang kuat. Ketiga, menerapkan konsep Indonesian Incorporated.
Konsep ini dipersepsikan sebagai strategi kebijakan memiliki interdependensi antarkementerian yang kuat dalam memahami dan mengelola potensi aset nasional. Walaupun kini kita memiliki Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, sering tidak dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM.
Dari sisi regulasi dan hukum tidak sedikit peraturan masih tumpang tindih. Ini akan mengganggu fokus kebijakan pemerintah yang berujung pada pengelolaan dan pemanfaatan aset nasional tidak optimal. Uraian singkat di atas menunjukkan pembangunan fondasi perekonomian selayaknya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan potensi nasional yang dimiliki.
Dengan begitu, urgensi memperkokoh konektivitas laut menjadi kunci utama bagi Indonesia sebagai bangsa maritim dalam strategi geoekonomi nasional meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasional.
MOCHAMMAD IQBAL TAWAKAL
Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
(ftr)
