PAN Serahkan Jatah Menteri ke Presiden

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya soal kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

”Perombakan kabinet itu bergantung Presiden, bertambah atau masuknya PAN, bergantung Presiden. Bagi PAN, banyak persoalan rakyat yang harus dituntaskan dan itu lebih penting bagi partai ini,” tandas Zulkifli di Jakarta kemarin. Zulkifli pun menegaskan bahwa sikap partainya mendukung pemerintah bukan didasari pada deal politik.

Karena itu, dia meminta semua pihak untuk menghentikan polemik dan spekulasi soal jatah kursi PAN di Kabinet Kerja. ”Kita mendukung pemerintah untuk menjadi vitamin agar memberikan sinyal kuat perekonomian kita. Itu saja,” ujarnya. PAN, apalagi dirinya sebagai ketua MPR, sangat memahami ketatanegaraan dan apa makna hak prerogatif Presiden dalam menentukan pembantunya di kabinet.

Karena itu, tidak selayaknya posisi dan sikap PAN terus dipolemikkan hanya untuk urusan jatah menteri. ”Tidak ada deal-deal -an. Yang penting kita aman. Kita bisa bicara sama-sama, tidak ada lagi KIHKMP, tapi bicara dalam kerangka bangsa bersama-sama. Soal nanti kompetisi, nanti lagi pada 2019,” ungkapnya.

Terkait pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir yang terkesan ada pembicaraan jabatan seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulkifli menyatakan bahwa posisi Soetrisno adalah teman dekat Presiden Jokowi yang sejak awal bersama-sama dalam Pilpres 2014.

Karena itu, ujarnya, itu jangan dipahami bahwa seolah Soetrisno adalah utusan PAN untuk membicarakan kursi menteri. Masuknya PAN di gerbong pemerintah telah menimbulkan spekulasi akan mendapatkan jatah kursi menteri. Opini yang berkembang juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi akan kembali melakukan reshuffle untuk mengakomodasi kader PAN di kabinet.

Hal ini berpotensi mengurangi salah satu kursi menteri dari partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Apalagi, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir seusai bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (10/9) melontarkan pernyataan agar setiap partai yang berada di jajaran pemerintah tidak hanya siap menerima jabatan, tetapi juga siap jika jumlah kursinya di kabinet berkurang.

Wakil Sekjen DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, ketika PAN memutuskan bergabung dengan pemerintah, itu bukan didasari kepentingan pragmatis. Karena itu, PAN tidak akan ngotot meminta jatah menteri kepada Jokowi.

PAN juga tidak akan menawarkan nama untuk jadi salah satu menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. ”Presiden yang paling tahu kebutuhan kabinet. Jadi, PAN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan calon menteri apalagi untuk menekan Presiden,” tandas Teguh.

Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes mengatakan, betapapun PAN berkilah soal peluang jatah kursi menteri, dalam politik saat ini tetap saja akan ada semacam insentif dari Presiden Jokowi atas dukungan PAN. ”Istilahnya, tidak ada makan siang gratis. PAN pasti akan masuk kabinet,” katanya.

Menurut dia, masuknya PAN ke kabinet mungkin hanya tinggal masalah waktu. ”Sekarang sudah mulai terlihat sebagian dari partai pendukung pemerintah waswas karena mungkin saja jatah kursinya di kabinet akan berkurang,” ungkapnya.

rahmat sahid