Isu Reshuffle Ganggu KIH

JAKARTA - Keberadaan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memantik polemik internal. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mulai terganggu dengan berkembangnya isu soal jatah menteri untuk PAN ini.

Bagi parpol KIH, penentuan jatah menteri adalah hak prerogatif Presiden. Untuk itu PAN diminta meniru langkah KIH yang sejak awal mendukung pemerintahan Jokowi- JK tanpa syarat apa pun. KIH mulai memberi reaksi karena khawatir gonjang-ganjing soal jatah menteri ini akan mengganggu soliditas koalisi pendukung pemerintah.

”PAN mau mendukung pemerintahan atau minta kursi? Ini dua hal yang berbeda,” kata Ketua DPP Partai NasDem Jhonny G Plate kemarin. Jhonny mengungkapkan, PAN tak perlu mengatur, apalagi menyinggung soal menteri dari partai koalisi. Presiden, kata dia, sudah tentu bisa mengukur kinerja menteri dan kebutuhan ke depannya ketika hendak melakukan reshuffle . Begitu pun dengan PAN, tentu Presiden akan memasukkannya jika dinilai tepat untuk mengisi kabinet.

”Jadi kalau memang misalnya ada (kursi untuk PAN), kalau Presiden membutuhkan, ya bagus. Tapi kalau Presiden belum membutuhkannya lalu tidak mau menjadi anggota atau pendukung lagi, ya berarti motifnya beda, bukan mau membantu pemerintah untuk memajukan negara,” paparnya. Reaksi NasDem itu muncul menyusul pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir yang menyinggung soal jatah kursi menteri di Kabinet Kerja.

Soetrisno seusai bertemu dengan Presiden Jokowi pada Kamis (10/9) menyatakan bahwa setiap partai yang berada di jajaran pemerintah tidak hanya siap menerima jabatan, tetapi juga siap jika jumlah kursinya di kabinet berkurang. Protes senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan dan Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana.

Menurut Daniel, PAN harus konsisten dengan pernyataan sikapnya bahwa dukungannya kepada pemerintah bukan untuk minta jatah kursi di kabinet. Apalagi sampai harus membuat kegaduhan karena pernyataannya menyinggung partai koalisi pendukung pemerintah. ” Kami minta agar menjaga semangat bersama. Jangan justru keberadaan PAN membuat konsolidasi yang baik menjadi gaduh,” ucapnya. Sementara Dadang Rusdiana mengatakan, masuknya PAN ke pemerintahan salah satu yang menjembatani adalah Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

Untuk itu, dia mengingatkan PAN agar bisa menjaga sikapnya. ”Jangan sampai ini justru menjadi bola liar. Jangan sampai antarkelompok saling sikut,” ujarnya. Sikap PAN yang mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah sebelumnya juga membuat kegaduhan di Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab KMP merasa tidak diajak bicara terlebih dahulu sebelum PAN mengambil keputusan bergabung dengan pemerintah.

Namun polemik di KMP mereda dengan alasan bahwa PAN tidak keluar dari KMP dan juga tidak masuk ke KIH. PAN dalam sikapnya hanya bergabung dengan pemerintah dengan pertimbangan politik kebangsaan. Atas sikap PAN tersebut, tidak sedikit yang menilainya sebagai strategi politik dua kaki. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno menilai sikap PAN itu membingungkan karena di satu sisi sudah bergabung dengan pemerintah, tetapi di sisi lain menyatakan tetap berada di KMP.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa bergabungnya PAN ke pemerintah bukan untuk minta jatah kursi menteri, melainkan demi kepentingan bangsa dan untuk memberikan dukungan agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal. ”Saya ditanya bolak-balik soal itu, saya sudah katakan, saya ini Ketua MPR paham tata negara, paham aturan, kalau soal menteri-menteri itu bukan hak kita bicara. Itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya kemarin.

Namun peluang PAN untuk dapat jatah menteri terbuka lebar jika Jokowi melakukan reshuffle . Bahkan Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir juga dikabarkan mendapatkan posisi jabatan di lembaga baru yang segera dibentuk Jokowi bernama Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN). KIH memang diprediksi akan gaduh jika reshuffle kabinet jilid II dilakukan. Hal itu terjadi jika ada jatah kursi menteri partai pendukung Jokowi-JK berkurang karena diberikan kepada kader PAN nantinya.

”Sangat mungkin reshuffle jilid II akan menjadi kegaduhan politik babak kedua akibat tergerusnya kader partai dari KIH yang diganti oleh kader PAN nanti,” ujar pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara kemarin. Apalagi PKB sudah menyatakan menolak jatah menterinya dikurangi jika reshuffle kabinet kembali dilakukan.

”Hanya Hanura dan NasDem yang mungkin masih menghormati hak prerogatif Presiden, sementara PDIP maunya malah ditambah porsinya,” katanya.

Rahmat sahid/ Sindonews