Kasus Pelindo II, IPW Desak Polri Segera Periksa RJ Lino
Jum'at, 11 September 2015 - 10:39 WIB
Kasus Pelindo II, IPW Desak Polri Segera Periksa RJ Lino
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta elite Polri tidak sekadar omong doang membuktikan janjinya untuk melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II. Janji itu diucapkan para elite Polri pasca dicopotnya Komjen Pol Budi Waseso dari Kabareskrim.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, salah satu bukti nyata yang harus diberikan elite Polri adalah segera memeriksa Dirut Pelindo II RJ Lino. Sebab, sebelumnya Polri sudah melakukan penggeledaan di ruang kerja RJ Lino di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jika memang sudah memiliki alat bukti yang kuat tentang keterlibatannya dalam dugaan korupsi, Polri diminta tidak ragu ragu menjadikan RJ Lino sebagai tersangka untuk kemudian menahannya.
"Sejumlah bukti bukti sudah didapatkan, sehingga tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak segera memeriksa RJ Lino," kata Neta melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Jumat (11/9/2015).
Dari penelusuran IPW, terungkapnya dugaan korupsi di PT Pelindo II mencuat tatkala sejumlah pekerjanya melakukan mogok kerja dua bulan lalu. Beberapa hari setelah itu para pekerja melapor ke Polri mengenai adanya korupsi di PT Pelindo II yang diduga melibatkan RJ Lino.
Polri lalu memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan hingga kemudian menggeledah Kantor RJ Lino. Melihat fakta-fakta ini, tidak ada alasan bagi Polri untuk menghentikan mengusut perkara korupsi ini.
"Kecuali jika elite Polri sudah ikut-ikutan melindungi kasus-kasus korupsi besar," kata Neta.
Jika Polri tidak segera melanjutkan kasus Pelindo II, lanjutnya, para koruptor akan menjadi besar kepala karena merasa bisa menjatuhkan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Karena itu, IPW berharap kasus-kasus korupsi yang sudah dibongkar Polri selama ini bisa dituntaskan agar Polri tidak dilecehkan para koruptor.
Selain kasus Pelindo II, IPW juga meminta Polri melanjutkan kasus dugaan korupsi di Pertamina Foundation yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.
"IPW menndesak Polri tetap melanjutkan kasus tersebut agar terungkap secara transparan," tegas Neta.
PILIHAN:
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan PT VSI
Keppres Bukti Jika 3 Menteri PDIP Tak Rangkap Jabatan
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, salah satu bukti nyata yang harus diberikan elite Polri adalah segera memeriksa Dirut Pelindo II RJ Lino. Sebab, sebelumnya Polri sudah melakukan penggeledaan di ruang kerja RJ Lino di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jika memang sudah memiliki alat bukti yang kuat tentang keterlibatannya dalam dugaan korupsi, Polri diminta tidak ragu ragu menjadikan RJ Lino sebagai tersangka untuk kemudian menahannya.
"Sejumlah bukti bukti sudah didapatkan, sehingga tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak segera memeriksa RJ Lino," kata Neta melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Jumat (11/9/2015).
Dari penelusuran IPW, terungkapnya dugaan korupsi di PT Pelindo II mencuat tatkala sejumlah pekerjanya melakukan mogok kerja dua bulan lalu. Beberapa hari setelah itu para pekerja melapor ke Polri mengenai adanya korupsi di PT Pelindo II yang diduga melibatkan RJ Lino.
Polri lalu memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan hingga kemudian menggeledah Kantor RJ Lino. Melihat fakta-fakta ini, tidak ada alasan bagi Polri untuk menghentikan mengusut perkara korupsi ini.
"Kecuali jika elite Polri sudah ikut-ikutan melindungi kasus-kasus korupsi besar," kata Neta.
Jika Polri tidak segera melanjutkan kasus Pelindo II, lanjutnya, para koruptor akan menjadi besar kepala karena merasa bisa menjatuhkan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Karena itu, IPW berharap kasus-kasus korupsi yang sudah dibongkar Polri selama ini bisa dituntaskan agar Polri tidak dilecehkan para koruptor.
Selain kasus Pelindo II, IPW juga meminta Polri melanjutkan kasus dugaan korupsi di Pertamina Foundation yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.
"IPW menndesak Polri tetap melanjutkan kasus tersebut agar terungkap secara transparan," tegas Neta.
PILIHAN:
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan PT VSI
Keppres Bukti Jika 3 Menteri PDIP Tak Rangkap Jabatan
(kri)
